Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ngawi

Satriana and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Herlin Wijayati,, S.H., M.H. (2021) Upaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ngawi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan tertib administrasi kependudukan yang bertujuan pada pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanan administrasi kependudukan, menambah kesadaran penduduk dan tanggung jawabnya untuk berperan serta pada pelaksanaan administrasi kependudukan. Sedangkan, kesadaran penduduk masih rendah sehingga menimbulkan banyak persoalan dilapangan saat pemerintah giat menertibkan administrasi kependudukanyang mnegakibatkan adanya data ganda dimana tercatatnya status kependudukan di dua tempat, tidak tercatatnya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan sehingga memengaruhi update database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Sementara itu, UU NRI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU NRI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur jelas terkait jangka waktu melaporkan peristiwa penting yang dialami penduduk. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak diterapkan dengan efektif oleh masyarakat dan kurang ditindak tegas oleh instansi pelaksana. Karena pada dasarnya tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut dan memahami apa pentingnya tertib melaporkan peristiwa kependudukan. Berdasarkan situasi tersebut, skripsi ini menentukan rumusan masalah: (1) Bagaimana Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngawi?; dan (2) Faktor apakah yang menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan?. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan diuraikan, digambarkan dan dijelaskan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diatas penulis memperoleh jawaban sebagai berikut: (1) Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Ngawi dilakukan dengan cara sosialisasi ke desa berkaitan dengan upaya penerbitan administrasi kependudukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku, mengadakan pertemuan/memberikan pelatihan kepada operator tiap kecamatan, melakukan Koordinasi dengan para camat/kepala desa/kelurahan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan, peningkatan pelayanan KTP-el dan penyediaan sarana dan prasarana. (2) Faktor kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kondisi pandemi covid- 19, dan keterbatasan sumber daya manusia.

English Abstract

This research departs from the implementation of a population administrative order aiming to fulfill Human Rights in population administrative service, raise the awareness of the people, and their responsibility to actively participate in the population administration. A lack of people’s awareness has triggered several issues happening in society amidst the vigor of the government fostering administrative order, and this issue has produced double data where the citizenship status is registered in two different places. This issue has also left important population-related events unrecorded, affecting national population database updates and the validity and authenticity of the population document published. Law Number 24 of 2013 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, however, has expressly detailed the period of reporting important events the citizens are experiencing, but it has not been effectively implemented by the members of the public, coupled with no strict measures to be taken by the agency concerned. Not many are aware of the regulation and the importance of reporting events regularly. From this situation, this thesis investigates the following problems: (1) what are the measures taken by the Population and Civil Registration Agency of the Regency of Ngawi to enforce population administrative order in the Regency of Ngawi? And (2) what factors impede the agency to enforce the population administrative order? This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary legal materials were obtained, elaborated, described, and explained using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that (1) the measures taken by the agency involve information dissemination to the village on population administrative order in compliance with the regulation applied, meeting or training for operators in every district, coordination with district chiefs/village heads/sub-district offices, and information dissemination to the people on the importance of population administrative order, improvement of E-Citizenship Card services, and the provision of infrastructure and facilities. (2) the impeding factors faced by the agency involve the lack of people’s awareness, Covid-19, and limited human resources.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited: 18 Jan 2024 06:36
Last Modified: 18 Jan 2024 06:36
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/209512
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
209512 Satriana.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item