Analisis Yuridis Ketentuan Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dari Perspektif Kepastian Hukum

Setiyanto, Angelina Tarisafitri and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H and Solehuddin, S.H., M.H (2023) Analisis Yuridis Ketentuan Masa Percobaan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dari Perspektif Kepastian Hukum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang skripsi ini berdasarkan pada isu pelaksanaan masa percobaan hukuman pidana matu yang menjadi problematika bagi terpidana mati dalam menunggu eksekusi mati, yang saat ini sedang hangat diberbincangkan oleh masyarakat, praktisi hukum maupun kalangan akademisi. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pidana mati di dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, dan mengungkap problematika masa percobaan hukuman mati, pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia, dilihat pada sudut pandang atau perspektif kepastian hukum serta hak asasi manusia, dampak dari penundaan eksekusi, serta relevansi hingga harapan adanya masa percobaan hukuman mati 10 tahun. Metode yang digunakan paqda penelitian ini merupakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach), dan hasil analisis secara keseluruhan menunjukan pidana mati yang ada di Indonesia memperoleh reaksi yang cukup banyak pro dan kontra, meskipun pemerintah juga telah menjelaskan bahwa hukuman pidana mati ini tidak akan mencoreng kepastian hukum yang ada ataupun mencoreng hak asasi manusia. Masyarakat juga tidak sepakat dengan adanya peradilan ganda yang mengakibatkan besarnya peluang suap di dalam lapas, disisi lain masih terdapat narapidana yang sampai puluhan tahun berada dalam penjara menunggu eksekusi hukuman mati yang tak kunjung di laksanakan. Jawaban atas hasil analisis menunjukan ketidaksesuaian antara das sein dan das sollen dalam pelaksanaan masa percobaan hukumnan pidana mati, tentunya hal ini membuat penulis mencari jawaban serta ingin memberikan saran atau masukan kepada pemerintah terkait dengan perlu adanya suatu konsistensi serta keselarasan didalam melaksanakan hukuman mati sesuai pada Kitab UndangUndang Hukum Pidana, untuk menyikapi adanya kesenjangan antara perundangundangan dan instrumen hak asasi manusia yang cenderung ingin menghapuskan hukuman mati.

English Abstract

The background of this thesis is based on the issue of the implementation of probation of criminal punishment which is a problem for death row prisoners in waiting for execution, which is currently being hotly discussed by the public, legal practitioners and academics. This paper aims to find out the provisions of the death penalty in the laws and regulations in Indonesia, and reveal the problems of the probation period of the death penalty, the implementation of the death penalty in Indonesia, seen from the point of view or perspective of legal certainty and human rights, the impact of the delay in execution, and the relevance to the expectation of a 10-year death penalty probation. The method used in this research is a normative juridical method, through a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach, and the results of the overall analysis show that the death penalty in Indonesia has received quite a lot of pros and cons, although the government has also explained that this death penalty will not tarnish the existing legal certainty or tarnish human rights. The community also disagrees with the existence of a double trialss which result in large bribery opportunities in prisons, on the other hand there are still prisoners who for decades are in prison waiting for execution of the death penalty that has never been carried out. The answer to the results of the analysis shows a discrepancy between das sein and das sollen in the implementation of probation for the death penalty, of course, this makes the author look for answers and want to provide advice or input to the government related to the need for consistency and harmony in carrying out the death penalty in accordance with the Criminal Code, To address the gap between legislation and human rights instruments that tend to abolish the death penalty.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 07:38
Last Modified:	11 Jan 2024 07:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208541

Text (DALAM MASA EMBARGO) Angelina Tarisafitri Setiyanto.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item