Hambatan Kurator Dalam Menuntut Penyerahan Benda Agunan Yang Dikuasai Kreditor Separatis Atas Dasar Berakhirnya Jangka Waktu Eksekusi (Studi Di Kantor Hukum Smexindo Law Firm Jakarta)

Butar Butar, Andreas and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi,, S.H., M.Kn and Shanti Riskawati, S.H., M.Kn (2023) Hambatan Kurator Dalam Menuntut Penyerahan Benda Agunan Yang Dikuasai Kreditor Separatis Atas Dasar Berakhirnya Jangka Waktu Eksekusi (Studi Di Kantor Hukum Smexindo Law Firm Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat isu terkait hambatan kurator dalam menuntut penyerahan benda agunan yang dikuasai kreditor separatis atas dasar berakhirnya jangka waktu eksekusi dengan studi di Kantor Hukum Smexindo Law Firm Jakarta. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh laporan kelompok kerja yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait analisis dan evaluasi terkait hukum kepailitan. Dalam laporannya, tim kelompok kerja menjelaskan bahwa Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU memiliki rumusan yang berbenturan dengan prinsip eksekutorial jaminan kebendaan dan membebankan kreditor separatis dalam melakukan haknya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi hukum Pasal 59 ayat (2) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai penyerahan benda agunan yang dikuasai kreditor separatis di Kantor Hukum Smexindo Law Firm Jakarta? (2) Bagaimana hambatan-hambatan implementasi Pasal 59 ayat (2) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di Kantor Hukum Smexindo Lawfirm Jakarta? (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan-hambatan implementasi Pasal 59 ayat (2) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU di Kantor Hukum Smexindo Lawfirm Jakarta? Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau Socio-Legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalan kemudian dikembangkan dengan data primer. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum Smexindo Law Firm yang beralamat di Jalan K.H Abdullah Syafe’I 1, Tebet Utara Dalam 34 RT 005/ RW 001 Kelurahan Tebet Timur. Data primer diambil dengan melakukan wawancara semi terstruktur secara langsung kepada narasumber, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kurator yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan Pasal 59 ayat (2) dan kuasa hukum kreditor separatis yang menolak menyerahkan benda agunan milik klien nya. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan landasan pemikiran Soerjono Soekanto terkait faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan diatas yaitu Pasal 59 ayat (2) merupakan pasal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diimplementasikan. Hambatan yang mempengaruhi tidak terimplementasikannya Pasal 59 ayat (2) berasal dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan di atas adalah dengan mempercepat perubahan undang-undang kepailitan, perjanjian tambahan antara kurator dengan kreditor separatis terkait penjualan benda agunan, dan penetapan time frame yang sepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan

English Abstract

In writing this thesis, the author raises the issue related to curators' obstacles in demanding the delivery of collateral belonging to separatist creditors based on the expiry of the execution period by studying at the Smexindo Law Firm Jakarta Law Office. This is motivated by a working group report published by the Ministry of Law and Human Rights regarding analysis and evaluation related to bankruptcy law. In their report, the working group explained that Article 59 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and Postponement of Debt Payment Obligations has a formulation that is contrary to the executorial principle of material guarantees and burdens separatist creditors in exercising their rights. Based on these, this research formulates the following problems: (1) How is the legal implementation of Article 59 paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law concerning the delivery of collateral belonging to separatist creditors at the Smexindo Law Firm Jakarta Law Office? (2) What are the obstacles to the implementation of Article 59 paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law at the Smexindo Law-firm Jakarta Law Office? (3) What are the efforts to resolve the obstacles to the implementation of Article 59 paragraph (2) of the Indonesian Bankruptcy Law at the Smexindo Lawfirm Jakarta Law Office? This type of research is empirical or socio-legal research with a sociological juridical approach using secondary data as initial data and then developed with primary data. The location of this research was conducted at the Smexindo Law Firm which is located at Jalan K.H Abdullah Syafe'I 1, Tebet Utara Dalam 34 RT 005/ RW 001 Kelurahan Tebet Timur. Primary data was taken by conducting semi-structured interviews directly with the informants, while secondary data was collected using a literature study. The samples in this study were curators who experienced obstacles in implementing Article 59 paragraph (2) and separatist creditor attorneys who refused to hand over collateral belonging to their clients. The data will be analyzed using descriptive qualitative methods based on Soerjono Soekanto's thoughts regarding factors influencing law enforcement. From the results of this study, the authors obtained answers to the problems that have been stated above, namely Article 59 paragraph (2) is an article that does not make sense and cannot be implemented. Obstacles that affect the non-implementation of Article 59 paragraph (2) come from legal factors, law enforcement factors, and facilities factors. Settlement efforts that can be made to overcome the above obstacles are by accelerating changes to the bankruptcy law, additional agreements between curators and separatist creditors regarding the sale of collateral objects, and setting a time frame imposed by the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Finance.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 07:08
Last Modified:	11 Jan 2024 07:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208426

Text (DALAM MASA EMBARGO) Andreas Butar Butar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item