Urgensi Penambahan Kewenangan Komisi Yudisial Tentang Manajemen Hakim Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

Aryacetta, Andhika and Dr. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.H and Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H (2023) Urgensi Penambahan Kewenangan Komisi Yudisial Tentang Manajemen Hakim Dalam Mewujudkan Independensi Peradilan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengangkat permasalahan terkait urgensi penambahan kewenangan Komisi Yudisial tentang manajemen hakim dalam mewujudkan independensi peradilan. Isu tersebut dilatar belakangi dengan diakuinya peradilan atau kekuasaan kehakiman yang independen oleh Indonesia harus dibarengi dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi koridor. Selama ini independensi dimaknai secara mutlak yang memunculkan sistem pengelolaan satu atap pada manajemen hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun, manajemen satu atap yang dilakukan oleh Mahkamah Agung masih banyak menimbulkan masalah, sebagai contoh masih tingginya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial dan masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh hakim menjadi suatu pertanda bahwa Mahkamah Agung gagal dalam menjalankan sistem manajemen hakim dengan metode satu atap. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? (2) Bagaimana konsep penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Kemudian bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis komparatif, deskriptif, dan argumentatif. Hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh hasil bahwa sudah merupakan suatu urgensi Komisi Yudisial diberikan penambahan kewenangan, hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, masih banyaknya hakim yang terjerat tindak pidana korupsi yang terjadi karena kurang optimalnya fungsi pengawasan para hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal para hakim, selain itu masih adanya penyebaran (pemerataan) hakim yang tidak sebanding dengan rasio beban perkara yang diterima, serta tingginya beban perkara yang masuk ke Mahkamah Agung dan menyisakan ratusan perkara yang belum diselesaikan setiap tahunnya untuk dilanjutkan di tahun berikutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung sudah dibebankan tugas berat sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia sehingga sudah seyogyanya urusan non teknis peradilan seperti manajemen hakim diberikan kepada Komisi Yudisial. Penambahan kewenangan manajemen hakim kepada Komisi Yudisial dapat mencontoh beberapa konsep, beberapa contohnya adalah konsep pembagian tanggung jawab (shared responsibility), konsep yang direkomendasikan oleh IFES, dan konsep yang dianut oleh Komisi Yudisial Italia (CSM) maupun Komisi Yudisial Belanda (NCJ)

English Abstract

This thesis raises issues related to the urgency of adding the authority of the Komisi Yudisial on judge management in realizing judicial independence. The issue is motivated by the recognition of an independent judiciary or judicial power by Indonesia, which must be accompanied by the principle of accountability as a corridor. So far, independence has been interpreted as if no state institution can interfere with the affairs of the judiciary or judicial power, which has led to a onestop management system for judge management carried out by the Mahkamah Agung. However, the one-stop management carried out by the Mahkamah Agung still causes many problems, for example, the high number of reports related to alleged violations of the judge's code of ethics to the Komisi Yudisial and the high number of violations committed by judges are a sign that the Mahkamah Agung has failed in carrying out the judge management system with the one-stop method. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of additional authority related to the management of judges carried out by the Komisi Yudisial? (2) How is the concept of additional authority related to the management of judges carried out by the Komisi Yudisial? The writing of this thesis uses normative juridical method with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Then the legal materials obtained will be analyzed using comparative, descriptive, and argumentative analysis techniques. The results of research using the above methods, the author obtained the results that it is an urgency for the Komisi Yudisial to be given an authority to handle the judge management system, this urgency condition can be seen from the high number of public reports related to alleged violations of the code of ethics committed by judges, still many corruption crimes that involved judges that occur due to the less than optimal supervisory function of the judges carried out by the Mahkamah Agung as the internal supervisor of the judges, In addition, there is still an unequal distribution of the number of judges with the ratio of the caseload received, as well as the high caseload received by the Mahkamah Agung and leaving hundreds of cases that have not been resolved each year to be continued in the following year, this shows that in carrying out its duties, the Mahkamah Agung has been charged with heavy duties as the highest court in Indonesia so it is appropriate that non-technical judicial matters such as judge management be given to the Komisi Yudisial. The addition of judge management authority to the Komisi Yudisial can follow several concepts, some examples are the concept of shared responsibility, the concept recommended by IFES, and the concept adopted by the Italian Judicial Comission (CSM) and the Dutch Judicial Comission (NCJ).

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052301
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Samuri
Date Deposited: 11 Jan 2024 06:58
Last Modified: 11 Jan 2024 06:58
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208403
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Andhika Aryacetta.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item