Analisis Yuridis Kerugian Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 468/Pdt.P/2020/Pn Jakarta Selatan)

Salsabila, Amira Choirunnisa and Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum and M. Zairul Alam, S.H., M.H. (2023) Analisis Yuridis Kerugian Konsumen Akibat Tindakan Anti Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 468/Pdt.P/2020/Pn Jakarta Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai Putusan KPPU yang memiliki substansi perkara dalam putusan KPPU tersebut memiliki dua sisi, yaitu dari sisi persaingan usaha dan sisi perlindungan konsumen. Putusan KPPU yang sudah ada selama ini masih menyimpan berbagai permasalahan. Dari sisi perlindungan terhadap konsumen, KPPU menyatakan berbagai praktik persaingan tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana penanganan atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh putusan tersebut adalah Putusan Nomor: 468/PDT.P/2020/PN Jakarta Selatan tentang pelanggaran pasal 14. Dalam perkara ini PT.Grab Teknologi Indonesia (GRAB). Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen berupa kerugian akibat pelanggaran pasal 14 undang-undang nomor 5 tahun 1999 terkait larangan integrasi vertikal berdasarkan putusan nomor: 468/PDT.P/2020/PN Jakarta Selatan?; dan (2) Bagaimana analisis terkait pengaturan yang tepat atas perlindungan konsumen dalam pasal 14 undang-undang nomor 5 tahun 1999? Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti bahwasanya pemenuhan kriteria merugikan masyarakat, kriteria pertimbangan tersebut digunakan di samping kriteria persaingan usaha tidak sehat, dan dapat “tidak harus” dipenuhi secara kumulatif. UU No.5 Tahun 1999 tidak memuat definisi hukum tentang apa saja yang dipandang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, kriteria merugikan masyarakat dapat mempunyai peranan penting bagi komisi, berkaitan dengan kewenangannya untuk mengintervensi atau melakukan penyelidikan. Kepentingan pengawasan komisi dinyatakan tidak ada apabila masyarakat Indonesia sama sekali tidak dirugikan.

English Abstract

In this thesis, the researcher raises the issue regarding the KPPU's decision which has the substance of the case in the KPPU's decision which has two sides, namely from the side of business competition and the side of consumer protection. KPPU's decisions that have existed so far still harbor various problems. From the point of view of consumer protection, KPPU stated that various unfair competition practices caused harm to consumers. However, it does not explain in detail how to deal with consumer losses caused by unfair business competition. One example of such a decision is Decision Number: 468/PDT.P/2020/PN Jakarta Selatan regarding violations of article 14. In this case PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB). Based on the above, this thesis raises 2 (two) problem formulations, namely (1) What is the form of consumer protection in the form of losses due to violations of article 14 of law number 5 of 1999 regarding the prohibition of vertical integration based on decision number: 468/PDT.P/ 2020/PN South Jakarta?; and (2) How is the analysis related to proper regulation of consumer protection in article 14 of law number 5 of 1999? The type of research used is normative juridical research using statutory, analytical and comparative approaches. Assisted with primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed using a systematic method. Based on the results of this study, the authors obtained answers from the problems studied that fulfilling the criteria is detrimental to society, these consideration criteria are used in addition to the criteria for unfair business competition, and can "not have to" be fulfilled cumulatively. Law No. 5 of 1999 does not contain a legal definition of anything deemed detrimental to society. Nonetheless, the criterion of harming the public can play an important role for commissions, with regard to their powers to intervene or conduct investigations. The commission's oversight interest is declared non-existent if the Indonesian people are not harmed at all.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 06:27
Last Modified:	11 Jan 2024 06:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208331

Text (DALAM MASA EMBARGO) Amira Salsabila.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item