Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Fetishisme Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lestari, Nurrohmah Fajar and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,, S.H., M.S and Ardi Ferdian,, S.H., M.Kn (2020) Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Fetishisme Dalam Kaitannya Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya kasus-kasus fetishisme yang terjadi di Indonesia, contohnya adalah kasus �Fetish Gilang Jarik� dan kasus �Fetish Mukenah di Malang� yang kedua pelakunya menggunakan sarana media sosial dalam melakukan kejahatannya. Kasus �Fetish Gilang Jarik� diangkat melalui sebuah akun sosial media dari seorang korban yang mengaku tidak sadar telah dilecehkan oleh seorang yang baru dikenalnya melalui sosial media. Pelecehan tersebut berupa pembungkusan diri tubuh korban menggunakan kain jarik. Sedangkan kasus �Fetish Mukenah di Malang� diangkat dari unggahan seorang model pemotretan mukenah yang mengaku ditipu oleh owner dari sebuah online shop. Hasil pemotretan korban dikirim ke sebuah akun komunitas fetish di sosial media. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus fetishisme dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan membaca, menelaah, dan melakukan penelusuran bahan pustaka seperti literatur, buku, hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan tugas akhir ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku kasus fetishisme dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab yang berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pelaku dinilai secara sengaja melakukan pengancaman, pendistribusian, dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan. Frasa �muatan yang melanggar kesusilaan� dapat dimaknai secara materiil sebagai muatan yang melanggar kesinambungan hubungan serta etika berperilaku antar sesama manusia sebagaimana harkat dan martabatnya. Para pelaku dalam kasus fetish pada penelitian ini dapat dikenakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

English Abstract

This research departs from cases of fetishism in Indonesia, like in the case of “Gilang Jarik” and “mukenah fetish in Malang”, both of which involved social media. The former case was uploaded on social media by the victim who had no clue that she was harassed by the person she just knew on social media. In this case, the victim was wrapped in ‘jarik’ (fabric) by the culprit, while the “mukenah” case shows that the woman as the victim believed that she was deceived by an owner of an online shop where she was photographed in mukenah (a long rob covering most of the woman’s body for prayer). All the photographs were later sent to the account of the fetishism community on social media. Formulation of the problem in this research is about how liability in the case of fetishism linked with Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions? This research uses a normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The primary and secondary legal material will be analyzed using literature study techniques by reading, reviewing, and collecting data like literature, book, previous research result, scientific journal, and regulation that related to the topic of this research. This research reveals that the fetishist is deemed to be capable of being liable according to Article 44 paragraph (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law. The fetishist intentionally threatened the victim, distributed, and give access to the electronic document that is laden with a moral violation. The phrase ‘laden with moral violation’ can be defined as breaking the harmony of human relationships, the code of conduct, and human dignity. Fetishists are punishable by Article 335 paragraph (1) of the first of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law with maximum one-year imprisonment and/or Rp. 4,500,000 maximum fine and Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions with the maximum six-year imprisonment and/or Rp. 1,000,000,000 (one billion) maximum fine. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	15 Jan 2024 03:18
Last Modified:	15 Jan 2024 03:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208271

Text (DALAM MASA EMBARGO) 208271 NURROHMAH FAJAR LESTARI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item