Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan

Oktavia Anggraini and Dr. Bambang Sugiri,, S.H., M.S. and Milda Istiqomah,, S.H., MTCP., Ph.D (2021) Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Tindak Pidana Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tindak pidana korupsi pemerasan dalam jabatan. Korupsi pemerasan dalam jabatan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pun penyelenggara negara demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan. Tindak pidana ini diancam pidana menurut ketentuan Pasal 12 huruf e (12e) UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU PTPK. Pemilihan topik penelitian ini dilatarbelakangi pemidanaan seorang pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai guru sekolah dasar, yang bersama dengan rekan- rekannya membuat dan menggunakan surat panggilan palsu yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan di Kabupaten Lombok Barat dengan bertindak sebagai pegawai Kejaksaan Agung meminta sesuatu darinya, tetapi atas perbuatan itu ia dipidana menurut ketentuan Pasal 12e UU PTPK atas tindak pidana percobaan korupsi pemerasan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa makna frasa dengan menyalahgunakan kekuasaan dalam konstruksi Pasal 12e UU 20/2001? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 23/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, Nomor 21/PID.SUS/2015/PT.MTR., dan Nomor 878K/PID.SUS/2016 tepat berkaitan dengan ? Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan/statute approach dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Dengan interpretasi sistematis, yaitu penafsiran dengan menafsirkan suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula metode interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut ketatabahasaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 878K/PID.SUS/2016 yang memutus bebas terdakwa dari dakwaan atas Pasal 12e UU 20/2001 sudah tepat, sementara putusan yang sebelumnya memutus pidana tidaklah tepat. Dimaknai menyalahgunakan kekuasaan pada tindak pidana korupsi, bila seseorang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan secara salah atau menyimpang dari tata laksana sebagaimana mestinya, sebagai halnya diatur dalam perundang- undangan, petunjuk kerja, instruksi dinas, serta kebiasaan serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kekuasaan pada kedudukan atau jabatan itu.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the criminal acts of corruption by officials’ extortion. Corruption by officials’ extortion means an acts committed by public officials by misusing their power for their personal gain, extort someone to gives or does something for themselves, pays or receives payments with deductions. This crime is punishable by a criminal offense under the provisions of Article 12e of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 (UU 20/2001) concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (UU PTPK). This topic was chosen based on the sentencing of an officials whose in served as an elementary school teacher, together with his colleagues made and used a fake summons letter, addressed to the Head of the Transportation Department in West Lombok by acting as an employee of the Attorney General's Office ask something from him. For his doing, he was sentenced according to the provisions of Article 12e of the UU 20/2001 for attempted corruption by extortion which commited together. According to those, the authors raises a couple of issues: (1) What is the meaning of the “abuse of power” phrase in the construction of Article 12e of Law 20/2001 concerning Amendments to the UU PTPK? (2) Is the judge's considerations in Court’s Decision Number 23/PID.SUS.TPK/2015/PN.MTR, Number 21/PID.SUS/2015/PT.MTR., and Number 878K/PID.SUS/2016 appropriate? This study is a normative juridical research using a statutory approach and a case approach. As for the legal material which has been obtained by the author, then analyzed using analytical descriptive analysis techniques. It is an analyzing method carried out by referring to international conventions, statutory regulations and doctrines or the opinions of legal experts as a way to determine the meaning of the rules or regulations in order to solves legal issues regarding to the study’s object. With systematic interpretation, which means interpreting a law as part of the overall system of legislation. In addition, the method of grammatical interpretation is also used, meaning interpretation according to grammar. Based on the results of this research, it can be deducted that the judge's considerations in the Supreme Court’s Decision Number 878K/PID.SUS/2016 which acquitted the defendant from the charges of Article 12e UU 20/2001 is considered to be appropriately in line, while the previous decision which decided to senteced the defendant was inappropriate. It is interpreted as abusing power when someone uses the power or authority attached to the positions, wrongfully or inordely from the proper way it should’ve been done as prescribed by the laws, regulations, work and official instructions, customs, and is contrary to the purposes that given by that positions.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	12 Jan 2024 02:37
Last Modified:	12 Jan 2024 02:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208266

Text (DALAM MASA EMBARGO) 208266 Oktavia Anggraini.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item