Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Snack Video Atas Konten Negatif Yang Melanggar Kesusilaan

Yustikasari, Pegy Andini and Dr. Faizin Sulistio,, S.H., LL.M. and Ardi Ferdian, (2021) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Snack Video Atas Konten Negatif Yang Melanggar Kesusilaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media Sosial Snack Video Atas Konten Negatif yang Melanggar Kesusilaan. Pilihan topik tersebut dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat, yang muncul beberapa bentuk elektronik. Salah satunya media sosial Snack Video yang merupakan aplikasi dan situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Joyo Technology Pte. Ltd. Dan afiliasinya yang terdaftar di Singapura. Aplikasi Snack Video sendiri adalah salah satu aplikasi yang menjadikan tempat untuk menyebarluaskan konten-konten negatif seperti pornografi yang dipertontonkan di media sosial demi mendapatkan keuntungan dan kepuasan tersendiri. Memperlihatkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak dipertontonkan yang mana dapat mengundang gairah masyarakat. Hal ini sangat tidak tepat dan dapat merusak moral masyarakat khususnya anak-anak. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai media sosial Snack Video yang memuat kejahatan terhadap kesusilaan? (2) Siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana kesusilaan pada konten Snack Video? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum dengan menggunakan Metode penafsiran yang dibagi menjadi 2 yaitu penafsiran gramatikal adalah penafsiran yang menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Dan Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundangan yang bersangkutan dan membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang telah ada bahwa Snack Video telah melanggar undang-undang yang berlaku yang mana telah melanggar Pasal 281-283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini telah dibagi menjadi tiga sanksi, yaitu bagi pemilik akun yang menyebarkan konten asusila dapat dijatuhi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sanksi kedua bagi penyedia layanan aplikasi dalam penyalahgunaan media sosial snack video dapat dijatuhi sanksi administratif berupa pemutusan akses terhadap sistem elektroniknya (access blocking) jika tidak melakukan pendaftaran (Pasal 7 ayat (2) dan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada Pasal 45 ayat (4) Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020. Kemudian pada korporasi dapat dikenakan sanksi pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan pada pengurusnya diatur dalam Pasal 59 KUHP.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Juridical Review of Criminal Liability Social Media Snack Video for Negative Content That Violates Morality. The choice of topic is motivated by the development of information technology that is currently growing very rapidly and appears in several electronic forms, one of them is Snack Video which is an application and website owned and operated by Joyo Technology Pte. Ltd. and its affiliates registered in Singapore. The Snack Video application itself is an application that makes it a place for disseminating negative content such as pornography that is shown on social media for its benefit and satisfaction. Showing body parts that should not be exposed can invite public enthusiasm. This is very inappropriate and can damage the morale of society, especially children. Based on the explanation above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is positive law regulated in Indonesia regarding Snack Video social media that contains crimes against decency? (2) Who can be held criminally responsible for criminal acts of decency in Snack Video? This paper uses a normative juridical method with a statute approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using interpretation, namely by using the juridical method in discussing a legal issue by using the method of interpretation, which is divided into 2: grammatical interpretation, which is an interpretation according to grammar and words, which are tools for lawmakers to express their intentions and desires; and systematic interpretation, which is an interpretation that connects one article with another article in relevant legislation or reads an explanation of legislation so that it can understand its meaning. From the results of the research using the method above, the authors obtained answers to the existing problems that Snack Video has violated the applicable laws, which have violated Articles 281-283 of the Criminal Code, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and also Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The research has been divided into three sanctions, namely for account owners who spread content that violates decency, Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 in conjunction with Article 45 paragraph (1) concerning Information and Electronic Transactions can be imposed and Article 4 paragraph (1) in conjunction with Article 29 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The second sanction for application service providers in the misuse of snack video can be administrative sanctions in the form of severing access to the electronic system (access blocking) if they do not register (Article 7 paragraph (2) and administrative sanctions in the form of a written warning in Article 45 paragraph (4) Permenkominfo Number 5 of 2020. Then, corporations can be subject to sanctions in Article 4 paragraph (2) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations and their management is regulated in Article 59 of the Criminal Code.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	12 Jan 2024 02:39
Last Modified:	12 Jan 2024 02:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208265

Text (DALAM MASA EMBARGO) 208265 Pegy Andini Yustikasari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item