Paramaartha, Yoga Astu and Dr. Setiawan Nurdayasakti,, S.H., M.H. and Solehuddin,, S.H., M.H (2021) Eksistensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Di Era Keterbukaan Informasi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis membahas mengenai keberadaan (eksistensi) serta kepentingan (urgensi) dari pidana tambahan pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah norma hukum yang masih tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini masih layak untuk menjadi salah satu norma hukum positif yang masih berlaku di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya suatu kenihilan (ketidakadaan) penjatuhan suatu norma hukum yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana tambahan pengumuman putusan hakim di Pengadilan Negeri Mataram di era keterbukaan informasi dimana para hakim selama menjalani tugasnya tidak pernah menjatuhkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Kenihilan (ketidakadaan) penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi ini didasari oleh beberapa alasan sebagaimana telah dijelaskan dalam hasil penelitian skripsi ini. Selain itu, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh keingintahuan dari penulis terkait apakah pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini memiliki suatu urgensi (kepentingan) untuk tetap menjadi salah satu norma hukum positif yang masih berlaku di Indonesia di era keterbukaan informasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis dalam hal ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu mengenai (1) Bagaimana urgensi pidana tambahan pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi? Dan (2) bagaimana eksistensi pidana tambahan pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi? Kedua permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik memperoleh data wawancara (interview) dengan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (questioner). Dalam melakukan wawancara, penulis melakukan purposive sampling yang berarti pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan responden yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah Hakim di Pengadilan Negeri Mataram. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana metode analisis yang dilakukan adalah penguraian data secara bermutu dalam bentuk paragraf yang logis, runtut, teratur, efektif, dan tidak tumpang tindih serta sistematis dengan harapan dapat mempermudah pembaca dalam menginterpretasi data dan analisis yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan pengumuman putusan hakim memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas agar masyarakat berwaspada terhadap pelaku kejahatan. Pengadilan Negeri Mataram menganggap bahwa pidana tambahan pengumuman putusan hakim di era keterbukaan informasi masih memiliki suatu urgensi untuk tetap menjadi salah satu norma hukum positif yang masih berlaku di Indonesia. Selain itu, pidana tambahan pengumuman putusan hakim tidak memiliki suatu eksistensi (keberadaan) sebagai suatu norma hukum yang masih berlaku di Indonesia dimana tidak ditemukan adanya penjatuhan pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Hal ini dikaitkan dengan kenihilan (ketidakpernahan) dari hakim-hakim yang berdinas di Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Bahkan tidak ada satupun dari narasumber penelitian ini selama menjalani tugas sebagai hakim pernah menjatuhkan pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan evaluasi dimana bagi lembaga negara pembentuk undang-undang untuk melakukan suatu penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terkait pidana tambahan pengumuman putusan hakim. Bagi Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pendakwaan terhadap terdakwa dengan pasal-pasal yang memberikan sanksi berupa pidana tambahan pengumuman putusan hakim apabila lembaga negara pembentuk Undang-Undang memutuskan untuk melakukan suatu penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terkait pidana tambahan pengumuman putusan hakim atau memutuskan untuk tetap menyertakan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana tambahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bagi Hakim untuk menjatuhkan pasal-pasal terkait pidana tambahan pengumuman putusan hakim sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila lembaga negara pembentuk Undang-Undang memutuskan untuk melakukan suatu penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan terkait pidana tambahan pengumuman putusan hakim atau memutuskan untuk tetap menyertakan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana tambahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
English Abstract
In the writing of this Thesis, the author discusses the existence and the urgency of an additional criminal in the form of an announcement of judge’s decision in the era of information disclosure with the intention to understand and analyze whether the legal norm that is still listed in the Article 10 of the Criminal Code can still be applied properly in the Indonesian Law System. This thesis is motivated by the absence or non-existence of a legal norm that is listed in the Article 10 of the Criminal Code which is the additional criminal imposition in the form of an announcement of judge’s decision in the Mataram District Court where the judges while carrying their duties have never impose an additional criminal in the form of an announcement of judge’s decision. The absence of an additional criminal in the form of an announcement of judges' decisions in the era of information disclosure being imposed by the judges is based on several reasons as explained in the results of this thesis research. In addition, this research is also motivated by the curiosity of the author regarding whether the additional criminal in the form of an announcement of the judge's decision has an urgency (importance) to remain as one of the positive legal norms that can still be applied properly in Indonesia in the era of information disclosure. Based on these problems, the author in this case raises 2 (two) problem formulations in writing this thesis, namely regarding (1) What is the urgency of an additional criminal in the form of an announcements of judges' decisions in the era of information disclosure? And (2) how is the existence of an additional criminal in the form of an announcements of judges' decisions in the era of information disclosure? The author examine these two problems using a sociological juridical approach and using interview as a technique to collect datas. In gathering these datas, the author uses tools in the form of a list of questions (questionnaires). In conducting the interviews, the authors conducted purposive sampling, which means taking samples of data sources with certain considerations and the respondents used in conducting interviews were judges at the Mataram District Court. In conducting this research, the writer uses qualitative data analysis techniques where the method of analysis is quality data decomposition in the form of paragraphs that are logical, coherent, orderly, effective, and do not overlap and are systematic in the hope of making it easier for readers to interpret the data and analyzes carried out by the author. 13 Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the additional criminal in the form of an announcement of the judge's decision has the aim of providing information to the wider community so that the public is aware of criminals. The Mataram District Court considers that the additional punishment in the form of an announcement of the judges' decisions in the era of information disclosure still has an urgency to remain as one of the positive legal norms that can still be applied properly in Indonesia. Despite that, the additional punishment in the form of an announcement of the judge's decision does not have an existence as a legal norm that is still valid in Indonesia where there is no additional criminal in the form of an announcement of a judge's decision being impositioned. This is related to the nullity (absence) of the judges serving at the Mataram District Court in imposing additional criminal in the form of an announcement of the judge's decision. In fact, none of the informants used in this research during their duties as being judges has ever imposed an additional penalties in the form of an announcement of the judge's decision. Therefore, there are several suggestions that can be given by the author as an evaluation material in which for the state legislature institutions to make an adjustment to the additional criminal in the form of an announcement of the judge's decision. The second suggestuion is for the Public Prosecutor is to indict the defendant with articles that provide sanctions in the form of an additional punishment in the form of an announcement of the judge's decision if the state institution forming the law decides to make an adjustment to the provisions related to the additional criminal in the form of an announcement of the judge's decision or decides to continue to include the announcement the judge's decision as one of the additional crimes in the Draft Criminal Code (RKUHP). The third suggestion is for the Judges to impose articles related to additional penalties for announcing the judge's decision as charged by the Public Prosecutor if the state institution that formed the Law decides to make an adjustment to the provisions related to additional punishment in the form of an announcement of the judge's decision or decides to continue to include the announcement of the judge's decision as one of the additional crimes in the Draft Criminal Code (RKUHP)
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052301 |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pitoyo Widhi Atmoko |
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 04:54 |
| Last Modified: | 23 Jan 2024 04:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208252 |
Actions (login required)
 |
View Item |