Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terkait Toko Roti Sebagai Objek Pajak

ABIDIN, ZAINAL and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum. and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H. (2021) Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terkait Toko Roti Sebagai Objek Pajak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Zainal Abidin, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2021, ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERKAIT TOKO ROTI SEBAGAI OBJEK PAJAK, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. dan Amelia Ayu Paramitha, S.H., Skripsi ini membahas mengenai kejelasan posisi toko roti sebagai objek pajak didalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah posisi toko roti sebagai objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah analisis yuridis peraturan daerah kota banjarbaru nomor 3 tahun 2011 tentang pajak restoran dengan peraturan menteri keuangan nomor 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau katering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai terkait toko roti sebagai objek pajak. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif serta menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal yang menafsirkan teks atau peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam pembahasan, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan penarikan pajak restoran melakukan penafsiran yang salah dalam menentukan jenis jasa boga/katering. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2015 maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011 menjadi tidak relevan lagi dan tidak selaras karena didalam peraturan tersebut masih menimbulkan definisi yang multitafsir.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pitoyo Widhi Atmoko
Date Deposited:	12 Jan 2024 01:48
Last Modified:	12 Jan 2024 01:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208250

Text (DALAM MASA EMBARGO) 208250 ZAINAL ABIDIN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item