Penegakan Hukum Atas Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Limbah Industri Pabrik Tahu Berdasarkan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan)

Yulianto, Alvan and Lutfi Effendi, S.H., M.Hum and Triya Indra Rahmawan, S.H., M.H (2023) Penegakan Hukum Atas Pencemaran Lingkungan Yang Disebabkan Oleh Limbah Industri Pabrik Tahu Berdasarkan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Kabupaten Pamekasan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Isu hukum yang akan dikaji oleh penulis berupa law in book and law in action yaitu adanya pabrik tahu di Kabupaten Pamekasan yang membuang limbah hasil produksinya secara sembarangan ke aliran sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Dalam hal ini pelaksanaan dan penegakan tidak sesuai dengan adanya Perda Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 pada Pasal 59 huruf d bahwa “Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup”. Dalam pasal tersebut secara jelas memberikan larangan membuang limbah di media lingkungan hidup. Hal ini menjadi tanggung jawab DLH dan Satpol PP Kabupaten Pamekasan akan tetapi tidak ada tindakan secara tegas dalam menangani pencemaran lingkungan tersebut. Dari hasil penelitian, diperoleh jawaban tentang bagaimana penegakan hukum atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri pabrik tahu di Kabupaten Pamekasan yaitu pelaku usaha yang sudah melakukan pencemaran lingkungan dikenakan sanksi administratif dari DLH yaitu adanya teguran tertulis lewat surat yang diharapkan memperkecil terjadinya pencemaran pada aliran sungai. Sedangkan sanksi dari Satpol PP Kabupaten Pamekasan berupa surat pernyataan, teguran I, II dan III, pencabutan izin semestara atau tetap dan apabila tidak mematuhi maka dilakukan penutupan atau penyegelan sementara atau tetap. Selain itu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atas pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik tahu yaitu faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor sarana pendukung; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Faktor utama yang menjadi penghambat tidak efektifnya perda No 13 Tahun 2014 ini adalah faktor hukumnya yaitu belum memiliki Peraturan Bupati. Aturan tersebut diperlukan sebagai penegas dalam pelaksanaan dan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan.

English Abstract

In this thesis, the legal issues that will be studied by the author are in the form of law in book and law in action, namely the existence of a tofu factory in Pamekasan Regency which disposes of its waste products carelessly into the river so that the river becomes polluted. In this case the implementation and enforcement is not in accordance with the Pamekasan Regional Regulation Number 13 of 2014 in Article 59 letter d that "Everyone is prohibited from disposing of waste to environmental media". The article clearly provides a prohibition against disposing of waste in environmental media. This is the responsibility of DLH and Satpol PP of Pamekasan Regency, but there is no firm action in dealing with this environmental pollution. From the results of the research, answers were obtained about how to enforce the law on environmental pollution caused by tofu factory industrial waste in Pamekasan Regency, namely business actors who have polluted the environment are subject to administrative sanctions from DLH, namely a written warning by letter which is expected to reduce pollution in the river flow. Meanwhile, the sanctions from the Pamekasan Regency Satpol PP are in the form of a statement, warning I, II and III, revocation of universal or permanent permits and if they do not comply, temporary or permanent closure or sealing is carried out. In addition, the factors that influence law enforcement on environmental pollution due to tofu factory waste are the legal factors; law enforcement factors; supporting facilities factor; community factors; and cultural factors. The main factor that hinders the ineffectiveness of regional regulation No. 13 of 2014 is the legal factor, namely the absence of a Regent's Regulation. These rules are needed as a confirmation in the implementation and enforcement of laws related to environmental pollution.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052301
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Samuri
Date Deposited:	11 Jan 2024 04:26
Last Modified:	11 Jan 2024 04:26
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/208215

Text (DALAM MASA EMBARGO) alvan yulianto.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item