Peran Badan Legislasi dalam Perumusan Kebijakan Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Rahman, Aulia and Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS and I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP., PhD (2023) Peran Badan Legislasi dalam Perumusan Kebijakan Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sejak diluncurkan pada tahun 2003, sistem pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia telah mencapai tonggak sejarah yang signifikan dengan memasukkan teknologi kecerdasan artifisial, yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai aktualisasi reformasi birokrasi. Peraturan ini mengakui kecerdasan artifisial sebagai teknologi transformatif yang meringankan beban administrasi dalam bidang ekonomi, masyarakat, dan kesehatan. Namun, peraturan ini memberikan klarifikasi terbatas mengenai batasan penggunaan kecerdasan artifisial dan potensi risiko yang terkait dengan implementasinya. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif untuk menelaah peran Badan Legislasi, sebuah badan yang bertanggung jawab untuk merumuskan undang-undang nasional yang berkaitan dengan penggunaan kecerdasan artifisial. Analisis ini dibingkai dalam kerangka kerja konseptual David Barton, yang mengkaji peran pemerintah dalam alokasi sumber daya, regulasi, kesejahteraan sosial, dan manajemen ekonomi makro. Penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola sistem berbasis elektronik di Indonesia membutuhkan kolaborasi di antara berbagai lembaga pemerintah karena penelitian ini mengacu pada informasi pendukung dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Selain itu, temuan ini menggarisbawahi perlunya peraturan legislatif nasional tambahan mengenai adopsi Kecerdasan artifisial di Indonesia. Saat ini, landasan hukum terutama bergantung pada peraturan presiden dalam desain teknis sistem pemerintahan berbasis elektronik, meskipun kapasitas peraturan yang ada dianggap mampu mengakomodasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan teknologi kecerdasan artifisial sebagai alat teknologi yang berbeda. Simpulan dari penelitian ini memberikan arah rekomendasi untuk mempertegas pengertian Kecerdasan Buatan yang dapat diterapkan oleh semua lapisan instansi, terkhusus hukum nasional yang menganggap Kecerdasan Buatan sebagai satu teknologi besar yang harus dijelaskan batasan dan jenis penggunaannya di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

English Abstract

Since its inception in 2003, Indonesia's electronic-based government system has achieved a significant milestone by incorporating Artificial Intelligence technology, as evidenced by Presidential Regulation No. 95 of 2018 about the Electronic-Based Government System as an actualization of bureaucratic reform. This regulation acknowledges Artificial Intelligence as a transformative technology that alleviates administrative burdens within economics, society, and healthcare. However, the regulation provides limited clarification regarding the boundaries of AI usage and the potential risks associated with its implementation. This thesis employs descriptive analysis to examine the role of the Legislation Committee, a body primarily responsible for formulating national laws pertaining to Artificial Intelligence usage. The analysis is framed within David Barton's conceptual framework, which examines the government's roles in resource allocation, regulation, social welfare, and macroeconomic management. The research discloses that the governance of the electronic-based system in Indonesia necessitates collaboration among multiple government institutions as this thesis draws upon supporting information from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia. Furthermore, the findings underscore the need for additional national legislative regulation concerning Artificial Intelligence adoption in Indonesia. Presently, the legal foundation primarily relies on presidential regulation within the technical design of the electronic-based government system, despite the existing regulation's capacity being perceived as able to accommodate the implementation of the Electronic-Based Government System and Artificial Intelligence technology as distinct technological tools. The conclusion of this research provides directional recommendations to refine the understanding of Artificial Intelligence that can be applied across all layers of institutions, particularly national legal frameworks, which perceive Artificial Intelligence as a powerful technology necessitating drawing of its limitations and classifications of utilization within the Electronic-Based Government System.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030463
Uncontrolled Keywords:	Kecerdasan Artifisial, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peran Badan Legislasi, Kebijakan, dan Reformasi Birokrasi
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	09 Jan 2024 02:55
Last Modified:	09 Jan 2024 02:55
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206175

Text (DALAM MASA MEMBARGO) Aulia Rahman.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item