Kamillania, Annisa Salsabilla and Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG and Bayu Indra Pratama, S.I.Kom., M.A (2023) Implementasi Pelayanan Pengaduan Online Melalui Sistem Layanan Pengaduan Kondisi Darurat (Wadul Bupati) Kabupaten Nganjuk (Studi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Nganjuk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengaduan darurat dianggap memiliki urgensi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk menangani kejadian darurat. Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk bisa datang dari berbagai hal, salah satunya kejadian-kejadian tak terduga yang dapat menimbulkan masalah. Dibalik pembuatan aplikasi website Wadul Bupati, menjadi sarana pemerintah dalam memperbaiki dan mempermudah sistem pelayanan pengaduan dari masyarakat, namun dalam kebijakan pasti juga memiliki kelemahan tersendiri dalam implementasinya. Wadul dinilai masih belum optimal dalam melakukan penyelesaian pengaduan dalam jangka waktu cepat, diakrenakan masih banyak laporan aduan yang belum selesai dan mengalami keterlambatan penyelesaian, dihitung dari awal waktu pelaporan pengaduan Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi dari pelayanan pengaduan online kondisi darurat Wadul Bupati di Kabupaten Nganjuk, dan yang kedua (2) Mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam perwujudan implementasi pelayanan pengaduan online melalui sistem layanan pengaduan kondisi darurat Wadul Bupati Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan Edward III dalam menganalisis implementasi pelayanan Wadul Bupati, dengan beberapa indikatornya yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi, dan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kajian yang dikemukakan oleh Edward III dalam Hardiansyah (2018), mengenai model implementasi kebijakan, yang mencakup beberapa dimensi, diantaranya (1) dimensi komunikasi, dari hasil observasi menunjukkan bahwasannya hasil dan bentk dari komunikasi yang dibangun dari proses implementasi Wadul Bupati, yaitu komunikasi yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan implementasi pelayanan Wadul Bupati sudah berjalan dengan baik, dan belum ada hambatan maupun kendala yang menghambat proses komunikasi. Dimensi yang kedua, (2) sumber daya, yang mencakup sumberdaya manusia, sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya, hanya saja masih ada dari perangkat daerah lain yang memiliki jumlah sumber daya manusia yang kurang.Selain itu, terkait sumber daya anggaran juga sudah bersumber dari APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran Berjalan. Dari Sumberdaya alat bantu, sudah cukup memadai, hanya saja masih ada sedikit kekurangan dalam hal penyimpanan dari perangkat yang ada di ` iii Command Center. Selanjutnya, untuk Dimensi struktur birokrasi (3), struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dari Wadul Bupati terbentuk dari pemerintah daerah (Bupati), yang mengeluarkan kebijakan keputusan pembentukan pelayanan darurat yang bernamakan Wadul Bupati, yang kemudian diimplementasikan dan dijalankan dengan beberapa susunan tim pelaksana pusat seperti Pembina, penanggung jawab, pengaran, sampai kepada pelaksana teknisnya yaitu beberapa perangkat daerah terkait (dinas-dinas). Dimensi keempat (4) Disposisi, yaitu sikap dari para pelaksana kebijakan, Dinas Komunikasi dan Informatika memilih untuk selalu secara terus menerus mengembangkan aplikasi dan juga sistem pelayanan dari Wadul Bupati, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengikuti perkembangan zaman, dalam rangka untuk terus mengembangkan teknologi di sektor pemerintahan untuk mendorong gerakan dari Nganjuk Smart City. Kemudian terkait factor pendukung dalam implementasi kebijakan dari Wadul Bupati yaitu komitmen para pelaksana, evaluasi kinerja, sikap awareness dan partisipasi Masyarakat yang aktif. Selain itu juga teradpat beberapa factor penghambat, diantaranya sikap kurang tanggap Perangkat Daerah, Kurangnya koordinasi antar OPD, dan yang terakhir sumebr daya manusia dan sumber daya peralatan yang terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan implementasi pelayanan darurat Wadul Bupati, belum dikatakan baik dikarenakan adanya beberapa kendala terkait dari aspek sumber daya manusia dan juga sumber daya peralatan yang masih belum memadai, menjadi pemicu keterlambatan pemrosesan laporan yang diterima dari masyarakat. Saran yang bisa diberikan yaitu, dengan menambah jumlah sumber daya manusia dan juga sumber daya perlatan yang memadai, guna menambah dan juga dapat memudahkan proses penyelesaian laporan di perangkat daerah bisa terlaksana dengan baik dan juga waktu yang cepat.
English Abstract
Emergency complaints are considered to have an important urgency in the implementation of public services to handle emergency incidents. As one of the districts in East Java, the challenges faced by Nganjuk Regency can come from various things, one of which is unexpected events that can cause problems. Behind the creation of the Wadul Bupati website application, it is a means for the government to improve and simplify the complaint service system from the public, but the policy certainly also has its own weaknesses in its implementation. Wadul is considered to be still not optimal in resolving complaints quickly, because there are still many complaint reports that have not been completed and have experienced delays in resolution, calculated from the beginning of the complaint reporting time. The objectives of this research are (1) To find out the implementation of the online complaint service for Wadul Bupati emergency conditions in Nganjuk Regency, and secondly (2) To find out the inhibiting and supporting factors in realizing the implementation of online complaint services through the Wadul Bupati emergency condition complaint service system in Nganjuk Regency. This research uses Edward III's policy implementation model theory in analyzing the implementation of Wadul Bupati's services, with several indicators, namely the dimensions of communication, resources, bureaucratic structure and disposition, and using a qualitative research approach with descriptive research type. The results of this research show that from the study put forward by Edward III in Hardiansyah (2018), regarding the policy implementation model, which includes several dimensions, including (1) the communication dimension, the results of observations show that the results and form of communication are built from the process. The implementation of Wadul Bupati, namely the communication built by the Nganjuk Regency Communication and Information Service in carrying out the implementation of Wadul Bupati services has been running well, and there have been no obstacles or obstacles that have hindered the communication process. The second dimension, (2) resources, which include human resources, are in accordance with their duties and functions, it's just that there are still other regional apparatuses that have less human resources. Apart from that, budget resources are also sourced from APBD of the Communication and Informatics Service for the Current Fiscal Year. In terms of tool resources, it is quite adequate, but there is still a slight shortage in terms of storage for devices in the Command Center. Furthermore, for the bureaucratic structure dimension (3), the bureaucratic structure in implementing policies from Wadul Bupati is ` ii formed from the regional government (Bupati), which issues a policy decision to establish an emergency service called Wadul Bupati, which is then implemented and carried out with several central implementing team structures such as Supervisor, person in charge, director, down to the technical implementers, namely several related regional apparatus (departments). The fourth dimension (4) Disposition, namely the attitude of the policy implementers, the Communication and Informatics Service, chooses to always continuously develop applications and service systems from Wadul Bupati, according to the needs of the community and keeping up with the times, in order to continue to develop technology in government sector to encourage the Nganjuk Smart City movement. Then related to the supporting factors in implementing policies from Wadul Bupati, namely the commitment of the implementers, performance evaluation, awareness attitude and active community participation. Apart from that, there are also several inhibiting factors, including the lack of responsiveness of Regional Officials, lack of coordination between OPDs, and finally limited human resources and equipment resources. The conclusion of this research is that the Communication and Informatics Service in carrying out the implementation of the Wadul Bupati's emergency services cannot be said to be good due to several obstacles related to the aspect of human resources and equipment resources which are still inadequate, which triggers delays in processing reports received from the public. Suggestions that can be given are, by increasing the number of human resources and adequate equipment resources, in order to increase and also make it easier for the process of completing reports in regional apparatus to be carried out well and also in a fast time.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523030453 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Layanan Darurat |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 08 Jan 2024 05:55 |
| Last Modified: | 08 Jan 2024 05:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/206143 |
![[thumbnail of DALAM MASA MEMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA MEMBARGO)
annisa salsabilla kamillania.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |