Kapasitas Operasional Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

Qistie, Aulia Nurul and Mochamad Rozikin, Dr. Drs, MAP and Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D (2023) Kapasitas Operasional Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

BNPB pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa Kota Bekasi menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan titik banjir terbanyak se-Jabodetabek. Korban terdampak bencana banjir Kota Bekasi juga terlihat konsisten bahkan meningkat yang kemudian menimbulkan kekhawatiran tiap tahunnya. Pemkot Bekasi lalu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tanggung jawab serta kewenangannya secara spesifik tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019. Menggunakan teori kapasitas kebijakan oleh Wu et al. (2018), peneliti secara spesifik mencoba mencari tahu bagaimana kapasitas operasional organisasi BPBD Kota Bekasi dalam menanggulangi bencana banjir serta faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dengan menggunakan indikator komitmen organisasi dalam mencapai tujuan, ketersediaan SDM dan fiskal, manajemen kinerja, koordinasi proses-proses internal, dan akuntabilitas administratif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis mewawancarai dan mengobservasi kerja personil-personilnya dengan didukung dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas operasional organisasi BPBD Kota Bekasi belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari indikator komitmen organisasi dalam mencapai tujuan dan ketersediaan fiskal. Hambatan yang ditemukan adalah kurangnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, dan belum adanya kontijensi bencana banjir. Namun, faktor pendukung yang ditemukan yaitu adanya dukungan organisasi eksternal untuk BPBD Kota Bekasi dalam menanggulangi bencana banjir.

English Abstract

BNPB in 2020 revealed that Bekasi City was ranked first as the city with the most flood points in Jabodetabek. Victims affected by the floods in Bekasi City also look consistent and have even increased, which then causes concern every year. The Municipal Government of Bekasi then formed the Regional Disaster Management Agency (BPBD) whose responsibilities and authorities are specifically stated in Regional Regulation Number 6 of 2019. Using policy capacity theory by Wu et al. (2018), researchers specifically try to find out how the operational capacity of the Bekasi City BPBD organization in tackling flood disasters as well as the supporting factors and obstacles encountered by using indicators such as; organizational commitment in achieving goals, availability of human resources and fiscal, performance management, coordination of internal processes, and administrative accountability. The results of the study indicate that the operational capacity of the Bekasi City BPBD organization has not been fulfilled. This can be seen from the indicators of organizational commitment in achieving goals and fiscal availability. The obstacles found were a lack of budget, lack of public awareness of environmental hygiene, and the absence of flood disaster contingencies. However, the supporting factor found was the existence of external organizational support for the BPBD Kota Bekasi City in tackling the flood disaster.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523030369
Uncontrolled Keywords: Pembangunan, Pembangunan Berkelanjutan, Bencana Banjir, BPBD Kota Bekasi, Kapasitas Kebijakan
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 29 Dec 2023 07:14
Last Modified: 29 Dec 2023 07:14
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/205869
[thumbnail of DALAM MASA MEMBARGO] Text (DALAM MASA MEMBARGO)
AULIA NURUL QISTIE.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (4MB)

Actions (login required)

View Item View Item