Tata Kelola Dana Desa dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif (Studi Pada Desa Girimoyo dan Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang)

Pertiwi, Diah Kusuma Cahyaning and Dr. Mochamad Rozikin, M.AP and Asti Amelia Novita, S.AP., M.AP., Ph.D (2023) Tata Kelola Dana Desa dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif (Studi Pada Desa Girimoyo dan Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menggabungkan fungsi self�government, sehingga memberikan keluwesan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri dan demokratis. Melalui UU Desa, pemerintah pusat wajib mengalokasikan Dana Desa guna membantu pemerintah desa dalam menjalankan kewajiban dan menjalankan kewenangannya. UU Desa pada dasarnya menganut prinsip demokrasi deliberatif dan di sisi lain juga menganut prinsip good governance sebagai salah satu instrumen menghindari penyalahgunaan terhadap tata kelola dana desa. Namun, seiring berjalannya waktu banyak terjadi penyalahgunaan terhadap dana desa menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip good governance. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti persoalan tata kelola dana desa dengan perspektif demokrasi deliberatif pada Desa Girimoyo dan Desa Ampeldento, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah tata kelola dana desa, meliputi partispasi, transparansi, dan akuntabilitas. Fokus kedua yaitu merupakan faktor pendukung dan penghambat yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Creswell. Hasil penelitian ini menunjukkan Desa Girimoyo dan Desa Ampeldento sudah menerapkan prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa. Dalam aspek transparansi, Desa Girimoyo sudah transparan dan terbuka, sedangkan Desa Ampeldento masih kurang baik dikarenakan masih belum tertib secara administratif. Selain itu, dalam aspek akuntabilitas secara normatif, Desa Girimoyo dan Desa Ampeldento telah melaporkan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Desa Girimoyo juga melakukan pertanggungjawaban secara horizontal kepada masyarakat, sedangkan Desa Ampeldento hanya melalukan akuntabilitas secara vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi. Adapun faktor-faktor yang beperngaruh terhadap tata kelola dana desa adalah gaya kepemimpinan, sumber daya manusia, supra desa, dan karakteristik masyarakat.

English Abstract

The Villages Law Number 6 of 2014 combines self-government functions, giving the village government flexibility in carrying out its own governance independently and democratically. Through the Village Law, the central government is obliged to allocate Village Funds to assist village governments in carrying out their obligations and exercising their authority. The Village Law primarily adheres to the notion of deliberative democracy while also adhering to the principle of good governance as an instrument to avoid misuse of village fund governance. However, over time, there has been a lot of misuse of village funds indicating that the management has not fully implemented the principles of good governance. Therefore, this study aims to examine issues of village fund governance with a deliberative democracy perspective in Girimoyo Village and Ampeldento Village, Karangploso District, Malang Regency. This study uses a type of descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research is the governance of village funds, including participation, transparency, and accountability. The second focus is the supporting and inhibiting factors, which include internal factors and external factors. Data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, and documentation. This study uses data analysis techniques according to Creswell. The findings of this study show that Girimoyo Village and Ampeldento Village have implemented the principle of participation by involving the community in the village fund planning process. In terms of openness, Girimoyo Village is already transparent and open, however, Ampeldento Village is still not good because it is not administratively organized. Furthermore, in terms of normative accountability, Girimoyo Village and Ampeldento Village reported accountability for village funds in compliance with applicable legislation. Girimoyo Village also has horizontal accountability to the community, whereas Ampeldento Village has only vertical accountability to a higher authority. The factors that influence the governance of village funds are leadership style, human resources, supra-village, and community characteristics.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523030159
Uncontrolled Keywords:	: Good Governance, Dana Desa, Demokrasi Deliberatif
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	17 Oct 2023 03:38
Last Modified:	17 Oct 2023 03:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/203672

Text (DALAM MASA EMBARGO) Diah Kusuma Cahyaning Pertiwi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item