Akuntabilitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang)

Suryani, - and Hermawan, DR., S.IP., M.SI and Lestari Eko Wahyudi, S.AP., M.AP. (2023) Akuntabilitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk ruang terbuka hijau dimana 20% merupakan ruang terbuka publik dan 10% merupakan ruang terbuka privat. Dalam pengelolaan penyediaan ruang terbuka hijau publik tersebut perlu adanya pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilakukan selama menjalankan pelayanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya atau yang disebut dengan akuntabilitas. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tiga fokus penelitian, yakni: (1) Akuntabilitas pengelolaan ruang terbuka hijau dalam pelayanan publik studi pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang; (3) Tindak lanjut setelah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model Spradley. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Malang berdasarkan indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh David helmer dan Mark Turner adalah (1) bidang ruang terbuka hijau Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Malang tidak mengalami kendala dalam pertanggungjawaban berupa dokumen atau laporan kegiatan namun dalam memberikan pelayanan yang akuntabel bidang ruang terbuka hijau masih mengalami beberapa kendala (2) dalam mewujudkan pengelolaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Malang, Dinas Lingkungan Hidup sudah baik dalam mempertanggungjawabkan kegiatan mereka kepada masyarakat dan pihak terkait walau masih mengalami beberapa kendala dibeberapa indikator khususnya di pemanfaatan sumber daya manusia; (3) dalam proses pelayanan yang akuntabel upaya yang dilakukan bidang ruang terbuka hijau juga masih terkendala oleh legitimasi yang dianggap sudah tidak bisa digunakan pada masa sekarang dan perlu adanya pembaharuan; (4) untuk meningkatkan pelayanan yang akuntabel bidang ruang terbuka hijau perlu merumuskan naskah dokumen Analisis jabatan dan beban kerja untuk memudahkan bidang ruang terbuka hijau itu sendiri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan perlu adanya peningkatan profesionalitas pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

English Abstract

According to Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it has been mandated that every city in its spatial layout plan is required to allocate at least 30% of its space or area for green open spaces where 20% are public open spaces and 10% are private open spaces. In managing the provision of public green open space, there needs to be accountability for what has been done while carrying out services to the community and other related parties or what is called accountability. The type of research used by researchers is a descriptive method with a qualitative approach with three research focuses, namely: (1) Accountability for green open space management in public service studies at the Malang City Government Environmental Service; (2) Supporting factors and inhibiting factors for the management of green open spaces managed by the Malang City Government Environment Agency; (3) Follow-up after accountability carried out by the Malang City Government Environmental Service. This study uses the Spradley model data analysis method. The results of this study indicate that in the Accountability of Green Open Space Management at the Malang City Government Environmental Service based on the accountability indicators put forward by David Helmer and Mark Turner are (1) the green open space area of the Malang City Government Environmental Service does not experience problems in accountability in the form of documents or activity reports but in providing accountable services in the field of green open spaces there are still several obstacles (2) in realizing the management of the provision of green open spaces in Malang City, the Environmental Service has been good at accounting for their activities to the community and related parties even though they are still experiencing some obstacles in several indicators especially in the utilization of human resources; (3) in an accountable service process, the efforts made in the green open space sector are also still constrained by legitimacy which is considered to be no longer usable at the present time and needs renewal; (4) to improve accountable services in the green open space sector, it is necessary to formulate a document analysis of positions and workloads to facilitate the green open space sector itself in providing services to the community and there is a need to increase the professionalism of employees in providing services to the community.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523030116
Uncontrolled Keywords: Akuntabilitas, Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau, Pelayanan Publik
Subjects: 300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 01 Sep 2023 08:04
Last Modified: 01 Sep 2023 08:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202746
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Suryani Risara.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (8MB)

Actions (login required)

View Item View Item