Khairunnisa, Nada and Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si and Dr. Niken Lastiti V.A, S.AP., M.AP (2023) Peranan Pemerintah Terhadap Penanganan Kekerasan Anak Dalam Perspektif Kota Layak Anak. (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Bekasi. Pemerintah merupakan salah satu stakeholder yang memiliki peranan yang besar dalam upaya perlindungan anak, diharapkan dapat memberikan upaya yang maksimal dalam mengatasi kasus kekerasan yang korbannya adalah anak. Salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak-hak anak ialah melalui program Kota Layak Anak. Kota Bekasi sendiri telah menjalankan Kota Layak Anak sejak tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berupaya melaksanakan kegiatan pencegahan, penanganan, dan pengawasan terhadap kekerasan anak dalam perspektif Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada peranan Pemerintah Kota Bekasi terhadap kekerasan anak dilihat dari perspektif Kota Layak Anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peranan pemerintah Kota Bekasi terhadap kekerasan anak dalam perspektif Kota Layak Anak yakni: (1) Stablisator, melaksanakan sosialiasi serta penanganan kekerasan melalui pendampingan, mediasi, pemberian fasilitas rehabilitasi medis, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis korban.; (2) Modernisator, membentuk Forum Anak dan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM); (3) Inovator, adanya layanan pengaduan dan konseling melalui Telepon Sahabat Anak dan Perempuan (TESAP) dan Pemanfaatan Media Sosial; (4) Pelopor, diwujudkan dengan adanya Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA); dan (5) Pelaksana Sendiri, membuat aturan sebagai landasan hukum dan acuan kegiatan penyelenggaraan Kota Layak Anak dan perlindungan anak dari kekerasan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni: (1) Kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah; (2) Penyediaan sarana dan prasasaran ramah Anak; (3) Kesadaran masyarakat; dan (4) Sumber daya manusia.
English Abstract
This research is prompted by the high number of violent cases against children in Bekasi City. The government is one of the stakeholders with a significant role in efforts to safeguard children, and it is expected to exert maximum effort in cases of violence involving children’s victims. One of the programs designed by the government to protect children’s rights is through Child-Friendly City program. Bekasi City has been managed as a Child-Friendly City since 2013. On this basis, the government, through the Bekasi City Office of Women's Empowerment and Child Protection, intends to implement programs to prevent, address, and monitor child violence from the perspective of a Child-Friendly City. This research employed a descriptive research type and a qualitative approach. This research examines the role of the Government of Bekasi City in relation to child violence from the perspective of a Child-Friendly City, as well as the variables that support and inhibit its implementation. The types of data in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. This research employs Miles, Huberman, and Saldana's data analysis by gathering data, condensing data, presenting data, and generating conclusions. The findings of this research indicate that the roles of the Bekasi City Government towards child violence in the perspective of a Child-Friendly City are as follows: (1) Stabilisator, socialization and handling cases of violence against children through assistance, mediation, providing medical rehabilitation facilities, legal assistance, and psychological recovery for victims; (2) Modernizer, forming children's forums and Community-Based Child Protection (PATBM); (3) Inovator, providing complaints and counseling services through Telepon Sahabat Anak dan Perempuan (TESAP) and the use of social media; (4) Pioneer, providing training of Convention on the Rights of the Child (KHA); and (5) Self-executor, making rules as a legal basis and reference for activities to organize Child-Friendly City and protect children from violence with the issuance of Bekasi City Local Government Regulation Number 13 of 2017 concerning Child-Friendly City and Local Government Regulation Number 12 of 2012 concerning Protection of Women and Children. In addition, there are several additional impacting elements, including (1) Cooperation Amongst Regional Apparatur Organizations; (2) Provision of Child-Friendly Infrastructure; (3) Public Awareness; and (4) Human Resource.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523030094 |
| Uncontrolled Keywords: | Peranan Pemerintah Daerah, Kekerasan Anak, Kota Layak Anak.-The Role of the Local Government, Child violence, Child-Friendly City. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 21 Aug 2023 04:12 |
| Last Modified: | 21 Aug 2023 04:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202569 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
NADA KHAIRUNNISA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |