Reforma, Muhammad Panji and Milda Istiqomah and Fines Fatimah, (2023) Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Diadili Di Luar Negeri Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan yang berkaitan degan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme khususnya yang diadili di luar negeri. Hal tersebut dikarenakan, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak mengatur secara khusus perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri sehingga membuka celah penanganan kasus tersangka teroris yang tidak sesuai dengan standar hukum beracara. Berdasarkan hal tersebut di atas skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri ditinjau dari hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran autentik. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwasanya pengaturan hukum positif di Indonesia belum mampu mengakomodir permasalahan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri, sebab aturan atau ketentuan tersebut tidak diatur di dalam Undang-Undang Pembertasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam studi perbandingan hukum dengan negara Australia penulis menemukan pengaturan perlindungan hukum bagi tersangka terorisme yang diatur secara rigid di dalam Criminal Code Act 1995 Part 5.3 Terrorism. Berdasarkan telaah tersebut, penulis berpandangan bahwa perlu bab khusus yang memuat aturan perlindungan hukum bagi pelaku terorisme di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya pada hak-hak yang sifatnya krusial seperti hal didampingi penasihat hukum, hak atas restitusi, hak untuk diperlakukan dengan manusiawi dengan tidak melanggar harkat dan martabat, serta perlindungan hukum dalam bentuk perjanjian ekstradisi dan Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA). Tidak hanya pembenahan pada aspek hukumnya saja, tetapi juga pembenahan dalam aspek politik hukum luar negeri juga perlu untuk diberikan perhatian khusus
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism, especially those who are tried abroad. This is because, in Law Number 5 of 2018 concerning the Stipulation of PERPU Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law Jo. Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of PERPU No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, became a law, does not specifically regulate legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism so that it opens gaps in the handling of cases of suspected terrorists who are not in accordance with procedural law standards . Based on the above, this thesis raises the following problem formulation: 1) How is the legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism being tried abroad in terms of Indonesian criminal law? 2) How will the legal arrangements in the future relate to legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism being tried abroad? Then the writing of this thesis uses normative juridical research methods with statutory approaches, case approaches and comparative approaches. Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author are then analyzed using the method of grammatical interpretation, systematic interpretation and authentic interpretation. From the results of the research with the methods used, the authors obtain answers to the existing problems that positive legal arrangements in Indonesia have not been able to accommodate the problem of legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism being tried abroad, because these rules or provisions are not regulated in the law. Eradication of Criminal Acts of Terrorism. In a comparative study of law with Australia, the authors found that legal protection arrangements for terror suspects were rigidly regulated in the Criminal Code Act 1995 Part 5.3 Terrorism. Based on this study, the authors are of the opinion that a special chapter is needed which contains legal protection rules for perpetrators of terrorism in the Law on Combating Criminal Acts of Terrorism, especially on rights that are crucial in nature such as being accompanied by legal counsel, the right to restitution, the right to be treated humanely. by not violating the dignity, as well as legal protection in the form of extradition agreements and Mutual Legal Assistance (MLA). Not only reforming the legal aspects, but also reforming the political aspects of foreign law also needs to be given special attention.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010048 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Aug 2023 07:36 |
| Last Modified: | 18 Aug 2023 07:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202536 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MUHAMMAD PANJI REFORMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |