Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Batas Minimum Utang (Studi Putusan Nomor 446/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)

Pascal, Bless and Dr. Sihabudin and Ranitya Ganindha (2023) Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Batas Minimum Utang (Studi Putusan Nomor 446/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai akibat hukum dari syarat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah terpenuhi adalah harus dikabulkan, namun dalam Putusan Nomor 446/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst, Majelis Hakim menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang syarat-syaratnya telah terpenuhi dengan alasan nilai nominal utang dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat minimum utang. Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan permasalahan pada skripsi ini adalah: (1) Apakah pertimbangan hakim terhadap penolakan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 446/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah tepat? (2) Apakah penerapan Asas Kelangsungan usaha dalam Perkara Putusan Nomor 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah tepat apabila dikaitkan dengan putusan-putusan hakim lainnya? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan kasus ( case approach), dan pendekatan analitis ( analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Berdasarkan rumusan masalah dan metode pendekatan diatas, penulis berkesimpulan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 446/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukum dalam menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perkara Nomor 446/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst. Karena telah terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa unsur-unsur pkpu telah terpenuhi dan akibat hukum yang diatur di dalam UU K-PKPU adalah harus dikabulkan. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana justru tidak dapat diterapkan ke dalam kasus a quo, karena di dalam Pasal 2 Perma tersebut mengatur bahwa Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan untuk perkara yang merupakan yurisdiksi pengadilan khusus dan Perma tersebut bukanlah peraturan pelaksana dari UU K-PKPU serta tidak memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi kreditur. Penulis juga melalukan analisis terhadap tiga putusan lain yang memiliki karakteristik serupa, dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha. Hal tersebut dikarenakan belum diaturnya batasan penerapan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun, batasan ideal untuk menerapkan asas kelangsungan usaha adalah menggunakan pendekatan The ability to pay solvency test ( cash flow solvency test) dan The balance sheet tes

English Abstract

Article 225 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations stipulates that the legal consequences of an application for deferment of debt payment obligations that have been fulfilled must be granted. However, in Decision Number 446/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst, the Panel of Judges rejected the request for a postponement of the obligation to pay debts whose conditions had been met on the grounds that the nominal value of the debt in the case did not meet the minimum debt requirements. Based on what has been described above, the formulation of the problems in this thesis are: (1) Is the judge's consideration of the rejection of the application for Suspension of Debt Payment Obligation in Decision Number 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst correct? (2) Is the application of the Kelangsungan usaha Principle in the Decision Case Number 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst appropriate when it is associated with other judges' decisions? The writing of this thesis uses a normative juridical method with a statute approach, a case approach, and an analytical approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic and grammatical interpretation methods. Based on the formulation of the problem and the method of approach above, the authors conclude that the Panel of Judges in case Number 446/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst has made a mistake in considering and applying the law in rejecting the application for postponement of the obligation to pay debts in case Number 446/Pdt.Sus - Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst. Because there is an undeniable fact that the elements of PKPU have been fulfilled and the legal consequences regulated in the K-PKPU Law must be granted. Then, the Supreme Court Regulation Number 14 of 2019 concerning Simple Lawsuits cannot be applied to the a quo case, because Article 2 of the Perma stipulates that Simple Lawsuits cannot be filed for cases that are the jurisdiction of a special court and the Perma is not the implementing regulation of the Supreme Court. The K-PKPU Law does not provide legal certainty and efficiency for creditors. The author also analyzes three other decisions that have similar characteristics, and these decisions do not take into account the kelangsungan usaha principle. This is because the limits for the application of the kelangsungan usaha principle have not been regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Meanwhile, the ideal limit for applying the kelangsungan usaha principle is to use the ability to pay solvency test (cash flow solvency test) and the balance sheet test approaches

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010351
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 18 Aug 2023 03:35
Last Modified: 18 Aug 2023 03:35
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202521
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
BLESS PASCAL.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item