Amirullah, - and Dr. Tunggul Anshari and Dr. Ngesti Dwi Prasetyo (2023) Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Di Tetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Kehadiran konsep omnibus law yang merupakan paradigma baru hukum di Indonesia telah dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program pembangunan di bidang hukum pada masa periodenya. Alasan Presiden Joko Widodo menginginkan konsep omnibus law karena ada ribuan aturan yang tersebar di berbagai institusi yang menghambat pembangunan. Untuk mengefektifkannya, maka perlu dibuat payung hukum dengan undang-undang yang bercirikan omnibus law. Konsep Omnibus law tersebut dalam dunia hukum di Indonesia masih baru dan dalam bentuk undang-undang seperti apa yang akan dibuat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut muncul dua rumusan masalah, yaitu pertama, Bagaimana Metode Omnibus Law sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?. Kedua, Bagaimana Metode Omnibus Law Dalam Sistem Hukum di Indonesia Kedepannya pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?. Dari rumusan masalah ini, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach), pendekatan ponseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan historis (historical approach). Dengan menggunakan teknik analisis Interpretasi menurut Bahasa/gramatikal, Interpretasi ekstensif dan Interpretasi hermeneutika. Berdasarkan kajian analisis teori terhadap ketiga rumusan masalah di atas, maka didapat hasil analisis sebagai berikut: Pertama, Kaitannya dengan Omnibus Law di sistem Hukum Indonesia, Omnibus Law adalah proses legislasi xii dari negara Common Law System sedangkan Indonesia adalah negara yang menganut Civil Law System. Budaya hukum yang saling bertolak belakang tersebut jelas memiliki ciri yang berbeda termasuk dalam pembuatan peraturan perundang undangan. Sehingga apabila hendak menerapkan suatu sistem yang berbeda di dalam suatu negara, tentu harus ditinjau apakah sistem tersebut bisa diterapkan atau tidak. Kaitannya dengan Omnibus Law di sistem hukum Indonesia, penulis berpendapat bahwa sebelum ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan metode Omnibus Law di dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk mengakomodir metode Omnibus Law tersebut. Kedua, Omnibus Law Dalam Sistem Hukum di Indonesia Kedepan Pasca Ditetapkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ialah Omnibus law merupakan undang-undang yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, Omnibus law juga disebut sebagai langkah untuk menerbitkan satu undang-undang yang bisa memperbaiki sekian banyak undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya konsep omnibus law umum digunakan pada negara-negara yang menganut sistem pemerintahan common law. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem civil law, sehingga perlu penyelarasan bagaimana agar konsep omnibus law dapat diterapkan dan menjadi solusi akan permasalahan regulasi di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik secara material haruslah sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka argumen yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan menggunakan metode omnibus law adalah logika pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat agar adanya Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama untuk individu atau kelompok yang mempunyai kepentingan atas xiii substansi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri dan menjadi produk hukum yang bersifat responsif
English Abstract
Presence of concept law to all which is a new paradigm of law in Indonesia has been put forward by President Joko Widodo as a development program in the field of law during his period. President Joko Widodo's reasons for wanting a concept law to all because there are thousands of rules spread across various institutions that impede development. To make it effective, it is necessary to create a legal umbrella with laws that are characterized law to all. Draft All laws in the world of law in Indonesia is still new and in the form of what kind of law will be made. Based on the background of the problem, two problem formulations emerged, namely first, How to Apply the Method All Law before the enactment of Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation?. Second, How Method All Law In the Legal System in Indonesia In the future, after the enactment of Law no. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation?. From the formulation of this problem, the type of research used is normative legal research, with a statute approach, a conceptual approach and historical approach By using analysis techniques according to language/grammatical interpretation, extensive interpretation and hermeneutical interpretation. Based on the theoretical analysis study of the three problem formulations above, the results of the analysis are obtained as follows: First, Relation to the Implementation of the Omnibus Law in the Indonesian Legal System, All Law is the legislative process of the state Common Law System while Indonesia is a country that adheres to Civil Law System. The contradictory legal culture clearly has different characteristics, including in the making of laws and regulations. So if xv you want to implement a different system in a country, of course you have to review whether the system can be implemented or not. Its relation to implementation All Law in the Indonesian legal system, the author is of the opinion that prior to the enactment of Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation for the application of the method All Law in the Indonesian legal system there is no legal basis to accommodate the method All Law the. Second, All Law In the Legal System in Indonesia in the Future After the Stipulation of Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation is All laws is a law that focuses on simplifying the number of regulations, All laws also referred to as a step to issue a law that can improve the many laws that have been considered to overlap. As we know that the concept law to all commonly used in countries that adopt a system of government common law. Indonesia is a country that adheres to the system civil law, so it is necessary to coordinate how to conceptualize law to all can be applied and become a solution to regulatory problems in Indonesia. The formation of laws and regulations that are materially good must be in accordance with the principles of the state based on law as contained in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. With the enactment of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations Legislation then the arguments used in the formation of legislation using the method law to all is the logic of fulfilling the legal needs of society so that there is community participation in the process of forming statutory regulations, especially for individuals or groups who have an interest in the substance of the statutory regulations themselves and become responsive legal products
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0422010007 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Aug 2023 02:48 |
| Last Modified: | 18 Aug 2023 02:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202508 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Amirullah Sirajuddin.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |