Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Notaris

Salsabila, Aizahra Dafa and Dr. Muktiono, and Dr. Faizin Sulistio, (2023) Konstitusionalitas Pembatasan Hak Mantan Narapidana Untuk Menjadi Notaris. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya ketentuan pasal 3 huruf (h) UUJN-P yang tidak memperbolehkan seseorang yang pernah diancam pidana selama 5 (lima) tahun atau lebih untuk menjadi notaris. Selain itu pasal 3 huruf (h) UUJN-P juga dapat diartikan bahwa seseorang yang pernah diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun masih dimungkinkan untuk menjadi notaris. Adanya makna yang tumpang tindih ini dapat menimbulkan multitafsir. Selain itu ketentuan Pasal 3 huruf (h) UUJN-P juga membatasi hak asasi bagi mantan narapidana yang ingin berprofesi sebagai notaris. Ratio legis Pasal 3 huruf (h) UUJN-P bertujuan untuk mencari sosok yang memenuhi kualifikasi sebagai pribadi yang dapat menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Sehingga ketika seorang calon notaris mempunyai track record buruk maka akan berdampak pada citra profesi Notaris. Namun disisi lain keberadaan pasal 3 huruf (h) ini justru melindungi Hak Asasi Manusia bagi orang-orang yang memiliki track record bagus dan yang memilih notaris sebagai profesinya. Akan tetapi, setiap warga negara juga berhak memperoleh hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Sehingga keberlakuan Pasal 3 huruf (h) UUJN-P patut dipertanyakan, karena telah bertentangan dengan beberapa pasal yang ada dalam UUD 1945 dan UU HAM. Berdasarkan itu, rumusan masalahnya yaitu: (1) Bagaimana formulasi pembatasan jenis tindak pidana yang dilarang di dalam UUNJ-P bagi calon notaris? (2) Bagaimana konstitusionalitas pembatasan hak mantan narapidana untuk menjadi notaris? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini, yang dapat dilakukan untuk melindungi hak mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan sebagai notaris adalah dengan membuat formulasi pembatasan jenis tindak apa yang dilarang. Dalam membuat formulasi tidak hanya mempertimbangkan dari lamanya pidana saja tapi juga dari perbuatan pidana yang relavan misalnya perbuatan itu termasuk dolus atau culpa, karena terdapat beberapa tindak pidana yang bertentangan dengan profesi notaris, tapi karena perbuatan pidananya memiliki ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun maka ia masih dapat diangkat menjadi notaris. Selain itu juga perlu melihat dari segi bahayanya pelaku, psikis mantan narapidana perlu dinilai karena ada kemungkinan ia akan melakukan perbuatan residive atau concurus realis, sehingga perlu mengikutsertakan hakim dalam memberi penilaian. Kemudian mantan narapidana juga perlu mengikuti pelatihan kelayakan profesi sebagai bentuk jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu Pasal 3 huruf (h) UUJN-P juga membatasi hak mantan narapidana yang ingin menjadi notaris. Negara seharusnya dapat melindungi dan menjamin hak asasi setiap warga negaranya, dalam mencari pekerjaan yang layak tanpa ada diskriminasi, sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945. Sehingga muatan Pasal 3 huruf (h) UUJN-P ini dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum. Hadirnya Mahkamah Konstitusi berfungsi agar hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar maupun disalahgunakan melalui undang-undang. Karena narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya, maka haknya kembali secara fundamental seperti orang yang merdeka. Dengan demikian maka hak asasinya secara hukum harus dipulihkan kembali sepanjang tidak dicabut oleh hakim

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422010006
Uncontrolled Keywords:	Pembatasan Hak; Mantan Narapidana; Pengangkatan Notaris
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	18 Aug 2023 02:39
Last Modified:	18 Aug 2023 02:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202506

Text (DALAM MASA EMBARGO) Aizahra Dafa Salsabila.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item