Konsep Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Constitutional Disobedience Sebagai Implementasi Asas Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:91/PUU-XVIII/2020)

Aritonang, Syofina Dwi Putri and Dr. Indah Dwi Qurbani, and Dr. Riana Susmayanti, (2023) Konsep Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Constitutional Disobedience Sebagai Implementasi Asas Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:91/PUU-XVIII/2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan constitution disobedience tersebut tentu saja berseberangan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menentukan bahwa putusan MK bersifat final. Sifat final tersebut merupakan implementasi dari asas erga omnes yang bermakna bahwa putusan MK mengikat bagi seluruh pihak, oleh karena itu putusan MK wajib untuk dilaksanakan. Namun faktanya, masih terdapat tindakan constitution disobedience yang terjadi pada putusan MK. Akhirnya, tindakan tersebut akan menimbulkan kondisi constitutional justice delay serta ketidakpastian hukum utamanya bagi para pemohon. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah pada skripsi ini : (1) Bagaimana bentuk tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:91/PUU-XVIII/2020? (2) Bagaimana konsep pengaturan hukum terhadap tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:91/PUU-XVIII/2020 sebagai pengimplementasian asas kepastian hukum?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum studi pustaka serta teknik analisis bahan hukum berupa metode hermeneutika dan argumentatif. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa telah terjadi tindakan constitutional disobedience yang dilakukan oleh Presiden terhadap Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerbitan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah 32 hari pasca pengucapan putusan amar putusan yang menyebutkan tidak dibenarkan untuk melakukan penerbitan terhadap aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalam hal ini Presiden dapat segera mencabut aturan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap konstitusi. Namun, lebih lanjut penulis mengenai hal ini menyarankan pemerintah agar dapat melakukan perubahan pada UU MK dengan menambahkan pasal, yakni Pasal 10A sebagai dasar pengaturan pembangkangan konstitusi serta membentuk lembaga penindak yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

English Abstract

In this thesis, the author raises the problem regarding the constitutional disobedience actions carried out by the President against the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 concerning the formal review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The act of constitutional disobedience is of course at odds with Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 paragraph (1) of Law Number7of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which stipulates that the Constitutional Court's decision is final. The nature of the final is the implementation of the principle of erga omnes which means that the Constitutional Court's decision is binding for all parties, therefore the Constitutional Court's decision is mandatory to implement. However, in fact, there are still acts of constitutional disobedience that occur in the Constitutional Court decisions. Finally, this action will causeacondition of constitutional justice delay and mainly legal uncertainty for the applicants. Based on the description, there are2(two) problem formulations in this thesis:(1) What form of constitutional disobedience was carried out by the President in the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 91/PUU-XVIII/2020? (2) How is the concept of legal regulation of acts of constitutional disobedience carried out by the President in the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number: 91/PUU-XVIII/2020 as the implementation of the principle of legal certainty? The research method that the author uses isanormative juridical research withastatutory, case and conceptual approach. The legal materials used are primary and secondary with literature search techniques for legal materials and analysis techniques for legal materials in the form of hermeneutical and argumentative methods. From the results of the research using the method above, the authors obtained an answer that there had been an act of constitutional disobedience carried out by the President regarding the Constitutional Court Decision No.91/PUU-XVIII/2020. This is evidenced by the issuance of Presidential Regulation Number 113 of 2021 concerning the Structure and Organization of the Land Bank Agency 32 days after the pronouncement of the decision which stated that it was not justified to issue implementing regulations for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Therefore, in this case President can immediately revoke the regulation asaform of compliance with the constitution. However, the author further advises the government to make changes to the Constitutional Court Law by adding articles, namely Article 10A as the basis for regulating constitutional disobedience and establishing an enforcement agency that can impose sanctions on parties who violate these provisions.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0523010041
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 16 Aug 2023 07:21
Last Modified: 16 Aug 2023 07:21
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202490
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Syofina Dwi Putri Aritonang.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item