Pengaturan Kewenangan Instansi Pelaksana Pemerintah Dalam Integrasi Kebijakan E-Government Terhadap Pelayanan Publik

Syahrani, Nabila and Dr. Shinta Hadiyantina and Ameliya Ayu Paramitha (2023) Pengaturan Kewenangan Instansi Pelaksana Pemerintah Dalam Integrasi Kebijakan E-Government Terhadap Pelayanan Publik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan PENGATURAN KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA PEMERINTAH DALAM INTEGRASI KEBIJAKAN E- GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK. Pilihan ini di latarbelakangi oleh reformasi birokrasi dimana sekarang pelayanan publik sudah menuju digitalisasi. Dalam ketentuan Angka 13 hurufbInstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menerangkan bahwa “a. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara online”. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa dalam E-Government dengan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi maka diharapkan sekat-sekat kewenangan antar instansi pemerintah dapat dihilangkan. Namun, pada ketentuan angka 28 hurufaInstruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan tanggung jawab tersebut di atas harus berorientasi pada beberapa prinsip sebagai berikut” : “a. Untuk meningkatkan kemampuan menghadapi semua bentuk perubahan yang tengah kita alami atau yang mengelilingi kehidupan bangsa, pemerintah pusat Menteri Komunikasi dan Informasi juga berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan e-government serta melaporkan kemajuan dan permasalahan permasalahannya dan daerah harus dapat berfungsi secara efektif sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam suatu jaringan interaksi yang responsif, andal dan terpercaya”. 10 Maka dari penjelasan tersebut terlihat terjadinya kekaburan hukum dimana disatu sisi pada ketentuan angka 13 hurufbmenginstruksikan penghilangan sekat-sekat kewenangan antar instansi pemerintah dalam e-goverment namun pada ketentuan lain, yaitu angka 28 huruf a justru menginstruksikan bahwa pelaksana tanggung jawab dari e-government ini juga tetap berpegang teguh terhadap kewenangan instansinya masing-masing. Oleh karena itu, hal ini tentu merupakan suatu bentuk standar ganda yang menimbulkan kekaburan hukum dan memang dalam ketentuan yang berkaitan dengan e-government ini belum mengatur secara rigit mengenai pengintegrasian kebijakan dengan menghilangkan sekat-sekat kewenangan antar instansi pelaksana pemerintah dalam e-government dimana hal ini yang nantinya akan menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena masing-masing intstansi tidak mau kewenangannya saling diintervensi atau dicampuradukkan satu sama lain apalagi kalau melihat ketentuan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tersebut kewenangannya antar instansi justru seakan- akan direduksi, padahal bagaimana bisa suatu Instruksi Presiden bisa mereduksi kewenangannya suatu instansi pelaksana pemerintah yang kewenangannya sendiri bersumber dari Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden tersebut

English Abstract

In this authorship, the author raises the issue of REGULATION OF THE AUTHORITY OF GOVERNMENT IMPLEMENTING INSTITUTIONS IN THE INTEGRATION OF E- GOVERNMENT POLICIES TOWARDS PUBLIC SERVICES. This choice is motivated by the reform bureaucracy where public services are now moving towards digitalization. In the provisions of Number 13 letter b Presidential Instruction Number 3 of 2003 explains that “a. Formation of information portals and public services that can integrate management systems and work processes of related government agencies, so that the user community does not feel organizational barriers and authorities within the government environment, this target will be strengthened by policies regarding the obligations of government agencies and autonomous regional governments to provide information and public services online. Based on the above, it can be seen that in E-Government with information portals and integrated public services, it is hoped that the divisions of authority between government agencies can be removed. However, in the provisions of number 28 letter a Presidential Instruction Number 3 of 2003 states that "The implementation of the above responsibilities must be directed at several principles as follows": "A. To increase the ability to deal with all forms of change that we are currently experiencing or that surrounds the life of the nation, the central government. The Minister of Communication and Information is also obliged to coordinate the implementation of e-government development and report progress and problems so that the regions can function effectively in accordance with their respective ownership. each in a responsive, reliable and trusted interaction network”. So from this explanation it can be seen that there is a legal ambiguity where on the one hand the provisions in number 13 letter b instructs the removal of divisions of authority between government agencies in e-government but in another 12 provision, namely number 28 letters instructs that the executors of the responsibilities of this e-government also remain adhere to the authority of their respective agencies. Therefore, this is of course a form of double standard that creates legal obscurity and indeed the provisions relating to e-government do not explicitly regulate the integration policy by removing the barriers of authority between agencies where the implementing government in terms of e- government which will later lead to legal problems. This is because each agency does not want its authority to be interfered with or mixed up with one another, especially if you look at the provisions of Presidential Instruction No. 3 of 2003, the authority between agencies seems to be reduced, even though how can a Presidential Instruction reduce the authority of an agency? executor whose own authority originates from a Law whose position is higher than that of the Presidential instruction

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0523010033
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	16 Aug 2023 01:28
Last Modified:	16 Aug 2023 01:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202462

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nabila Syahrani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item