Implikasi Hukum Salinan Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Stempel Notaris Yang Sah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Akbar, Muhammad Rizal and Dr. Aan Eko Widiafto, and Dr. Yenny Eta Widyanti, (2023) Implikasi Hukum Salinan Akta Notaris Yang Tidak Dibubuhi Stempel Notaris Yang Sah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa“implikasi hukum salinan”akta notaris yang dibuat tanpa pemenuhan kewajiban pembubuhan Teraan Cap/ stempel notaris yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Untuk menemukan konstruksi pengaturan mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran kewajiban pemberian Teraan Cap/ stempel notaris pada salinan akta notaris. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan bagi Penghadap terhadap salinan akta“notaris yang tidak dibubuhi Teraan Cap/ stempel notaris. Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, Pendekаtаn Аnаlisis, pendekatan Historis, dan pendekatan konseptual. Pokok permasalahan dianalisa menggunakan bahan hukum primer yaitu hukum positif Indonesia dan Hukum peninggalan Belanda meliputi: Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.HT.03.10 TAHUN 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap / Stempel Notaris, Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salinan akta notaris yang dibuat tanpa teraan cap / stempel notaris yang sah“sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan berimplikasi hukum pada autensitas akta notaris tersebut. Hal ini berdasarkan interpretasi secara sistematis terhadap ketentuan hukum dalam Pasal-pasal terkait autentisitas akta dan teraan cap/stempel notaris serta dianalis menggunakan teori tujuan hukum. Pemaknaan yang demikian didasarkan pula pada analogi terhadap penggunaan tanda tangan dengan pembubuhan teraan cap/stempel. Konstruksi pengaturan konsekuensi hukum atas pelanggaraan kewajiban pemberian teraan cap / stempel notaris pada salinan akta notaris berupa penambahan ayat baru dalam ketentuan Pasal 56 UUJN yakni ayat (4) yang memuat mengenai implikasi hukum terdegradasinya akta authentik menjadi akta dibawah tangan dan memuat sanksi keperdataan berupa ganti rugi. Hal ini didasarkan pada interpretasi secara gramatikal dalam ketentuan Pasal 56 UUJN serta dianalisis menggunakan teori pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu kewajiban harus diikuti rumusan sanksi untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban tersebut. Perlindungan hukum terhadap penghadap adalah perlindungan hukum preventif dan repesif. Perlindungan hukum preventif berupa diundangkannya ketentuan hukum mengenai pembubuhan teraan cap/stempel secara komprehensif dalam UUJN serta pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris. sedangkan perlindungan hukum represif dengan penjatuhan sanksi keperdataan kepada notaris berupa gugatan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

English Abstract

This thesis aims to find out and analyze the legal implication of a notarial deed copy without any valid notarial stamp according to the provision of the legislation, the construction of the regulation concerning the legal consequence of the violation of the obligation to include a notarial stamp on a copy of a notarial deed, and to find out and analyze the protection for all parties present before the notary regarding the notarial deed without a notarial stamp. This thesis employed a normative method, statutory, analytical, historical, and conceptual approaches. The problems in this research were analyzed based on primary legal material that looks at the positive law in Indonesia and the law left as a legacy from the Dutch colonial: Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Position, law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to law Number 30 of 2004, the Regulation of the Minister of Human Rights Number M.02.HT.03.10 the YEAR 2007 concerning Notarial Stamp Shape and Size, Staatsblad 1860 Number 3 concerning Notarial Position in Indonesia, and Civil Law. The legal materials were analyzed using grammatical and systematic techniques. The research results reveal that a notarial deed copy without a notarial stamp as in the legislation has the implication on the authenticity of the deed. This is viewed based on the systematic interpretation regarding the provision of law in the articles concerning the authenticity of a deed and a notarial stamp and also from the theory of legal objectives. This definition is also based on the analogy of the use of a signature with a stamp. The construction of the regulation regarding the legal consequence of the violation of the responsibility to give a notarial stamp on the copy of a notarial deed should involve the addition of a new article to the provision of Article 56 of Notarial Position law, specifically in paragraph (4) regarding the implication of law where the authentic deed concerned may degrade to an underhand deed and it may involve civil-case sanction such as redress. This is based on the grammatical interpretation of Article 56 of the Notarial Law Position and based on the theory of the formulation of legislation stating that an obligation is to be followed by the formulation of a sanction guaranteeing the execution of the obligation. The legal protection that can be given to the parties present before the notary may involve both preventive and repressive ones. The preventive protection involves the comprehensive promulgation of the provision regarding the stamp on the deed according to the Notarial Position Law and the supervision conducted by the Notary Supervisory Council over the execution of the notarial position. The repressive protection may involve the imposition of a civil sanction on the notary such as a lawsuit that demands compensation, redress, and interest that applies to the notary.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: 04230100005
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 15 Aug 2023 07:00
Last Modified: 15 Aug 2023 07:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202459
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Rizal Akbar.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item