Pratama, Muhammad Lutfi and Moch. Zairul Alam, and Ranintya Ghaninda, (2023) Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mitra Penerima Waralaba Atas Resiko Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pemberi Kemitraan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Waralaba (Mitra) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan pemberi kemitraan dan pemberi kemitraan memberikan bantuan ( assistance) terhadap mitra. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum mitra atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba ( pemberi kemitraan). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kemitraan penerima waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi waralaba? (2) Bagaimana hambatan dan upaya pelaksanaan perlindungan hukum kemitraan penerima waralaba atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh pemberi waralaba?. Jenis penelitian ini yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan- peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan populasi adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (mitra) dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat diuraikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum mitra atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (pemberi kemitraan) menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati dan merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Adanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hambatan dan upaya perlindungan yaitu anggapan penerima waralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain menjadi kurang tepat, sebab Pasal 3 Permendag tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Hambatan non yuridis yaitu pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah pemberi kemitraan atau pemberi waralaba, pihak mitra hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari pemberi kemitraan dan otomatis pihak mitra telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya
English Abstract
Franchising is basically an agreement regarding the method of distributing goods and services to consumers, where the business is carried out in accordance with the procedures and methods set by the pemberi kemitraan and the pemberi kemitraan provides assistance to the mitra. In this thesis, the authors raise issues related to the implementation of mitra legal protection for the risk of loss caused by the fault of the mitrar. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: (1) How to implement the protection of mitras/mitras in accordance with the protection mechanism contained in Article7PP No. 42 of 2007 in conjunction with PS5Permendag No. 71 in 2019? (2) How are the barriers and efforts to protect the mitra/mitra in accordance with the protection mechanism contained in Article7PP No. 42 of 2007 in conjunction with PS5Permendag No. 71 of 2019, reviewed through the observation of mitras. In writing this thesis the author usesatype of empirical juridical research which means that in solving the problems to be discussed, it is based on the applicable regulations by connecting the facts that have occurred. Data collection techniques using interview techniques (interviews) with the population are all parties related to the distribution of risk of loss in the mitra agreement (mitra) with data analysis techniques using descriptive analysis. The results of the study can be described that the implementation of the protection of the mitra/mitra is in accordance with the protection mechanism contained in Article7PP. 42 of 2007 in conjunction with PS5Permendag No. 71 of 2019 which shows that the mitra agreement isalegal basis that applies asalaw in operating the agreed relationship and is the basis for safeguarding the interests of both the Pemberi kemitraan and the Pemberi kemitraan. The existence of the agreement provides preventive and repressive legal protection. Obstacles and safeguards, namely the assumption that mitras are prohibited from transferring the know-how they receive to other parties, are inappropriate, because Article3of the Regulation of the Minister of Trade allows mitra agreements to be accompanied by the granting of rights to make further mitra agreements. Non-juridical barriers, namely the party whose position is considered strong in this mitra agreement is the pemberi kemitraan or pemberi kemitraan, the mitra only follows the format and procedures of the pemberi kemitraan and the mitra automatically agrees, with the provisions contained in the mitra agreement. This unilateral standard agreement is in the form of writing which contains rights and obligations, duties and so on.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523010031 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 15 Aug 2023 06:52 |
| Last Modified: | 15 Aug 2023 06:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202457 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MUHAMMAD LUTFI PRATAMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (20MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |