Alvina, Fitria Tahta and I Gede Eko Putra Sri Sentanu, M AP., Ph.D and Lestari Eko Wahyudi, S.AP, M.AP (2023) Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Pemerintahan Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakibatkan bertambahnya kewajiban desa yang berbanding lurus dengan kegiatan yang harus dibiayai desa, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan berupa anggaran Alokasi Dana Desa yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun oleh Pemerintah Desa Genteng Wetan. Pemilihan desa didasarkan pada letak strategis serta prestasi jawara JDIH Tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa serta faktor penghambat dan pendukung dalam akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Genteng Wetan,Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan pada dimensi akuntabilitas Koppell untuk mengukur akuntabilitas Alokasi Dana Desa Genteng Wetan menggunakan dimensi transparansi, kewajiban, keterkendalian, tanggung jawab, daya tanggap. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menggunakan dimensi Koppell menunjukan dimensi transparansi kepada publik dirasa perlu dimaksimalkan lagi, dimensi kewajiban diwujudkan dengan tidak ada konsekuensi, dimensi keterkendalian diwujudkan dengan pemenuhan kepentingan Kabupaten dan masyarakatdan, dimensi tanggung jawab telah terlaksana dengan baik sedangkan dimensi daya tanggap belum optimal karena minimnya pelaksanaan program hasil aspirasi masyarakat. Selain itu terdapat pergantian Kepala Urusan Perencanaan yang mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Genteng Wetan. Oleh karenanya saran yang diberikan adalah (1) Transparansi kepada publik dapat dilakukan dengan mengaktifkan website serta sosial media Desa Genteng Wetan, (2) Pemerintah Desa diharap dapat memaksimalkan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa dengan mengimplementasikan program yang berasal dari aspirasi masyarakat (3) Pergantian struktur organisasi internal diharapkan tidak dilaksanakan pada waktu yang krusial.
English Abstract
Law Number 6 of 2014 resulted in an increase in village obligations which are directly proportional to the activities that must be funded by the village. Therefore, the Banyuwangi Regency Government provides support in the form of a Village Fund Allocation budget which must be accounted for at the end of the year by the Genteng Wetan Village Government. The selection of villages is based on the strategic location and achievements of the 2021 JDIH champions. The purpose of this study was to describe Accountability for Village Fund Allocations as well as inhibiting and supporting factors in accountability for Village Fund Allocations in Genteng Wetan Village, Banyuwangi Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. This research is focused on Koppell's accountability dimension to measure the accountability of Village Fund Allocation in Genteng Wetan Village by using the dimensions of transparency, responsibility, control, responsibility, responsiveness. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis method used is an interactive model according to Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results of the study using the Koppel dimension show that the dimension of transparency to the public needs to be maximized again, the dimension of obligation is realized with no consequences, the dimension of control is realized by fulfilling the interests of the Regency and the community, and the dimension of responsibility has been carried out properly while the dimension of responsiveness has not been optimal due to the lack of program implementation results of community aspirations. In addition, there was a change in the Head of Planning Affairs which affected the Accountability of the Genteng Wetan Village Fund Allocation. Therefore, the suggestions given are (1) Transparency to the community can be done by activating the website and social media of Genteng Wetan Village (2) The Village Government is expected to be able to maximize community aspirations in village meetings by implementing programs originating from community aspirations (3) It is hoped that the change in internal organizational structure will not be carried out at crucial times.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0523030067 |
| Uncontrolled Keywords: | Accountability, Village Fund Allocation, Village Government,-Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 01 Aug 2023 07:30 |
| Last Modified: | 01 Aug 2023 07:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/202294 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Fitria Tahta Alvina.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (5MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |