Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Pengumpul Data Pribadi Yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Cyber Extortion

Edena, Tannisa and Dr. Faizin Sulistio and Mufatikhatul Farikhah (2021) Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Pengumpul Data Pribadi Yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Cyber Extortion. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia memiliki perundang-undangan khusus untuk menghadapi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku cyber extortion menggunakan data pribadi, yaitu Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pasal itu menitikberatkan kepada pelaku cyber extortion yang melakukan secara langsung. Dalam kenyataannya, belum ada pengaturan pidana khusus terhadap penyelenggara sistem elektronik atau pihak pengoperasi sistem yang memiliki data-data pribadi yang disalahgunakan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan-bahan primer. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan (statue approach), pendekatan konseptual (concept approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Dari penelitian ini, dihasilkan bahwa pertama, pengaturan Indonesia untuk perbuatan cyber extortion menggunakan data pribadi ialah mengacu kepada Pasal 368 dan 369 KUHP, Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang TPKS, dan adanya PP No. 71 Tahun 2019 digunakan untuk mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik yang saat ini masih terdapat kekosongan peraturan pidana. Adapun pertanggungjawaban pidana, sebagaimana asas legalitas serta asas kesalahan, maka dapat dikenakan kepada empat pihak yaitu a) pertanggungjawaban pidana perorangan atau kepada individual, b) pertanggungjawaban pidana korporasi badan hukum maupun badan non-hukum yang mengikuti Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tindak Pidana Korporasi, c) pertanggungjawaban pidana badan publik dengan wewenang badan hukum publik, yang mana mengikuti pertanggungjawaban pidana korporasi, dan d) pertanggungjawaban pidana menteri sebagai pihak penyelenggara yang merupakan badan publik, mengikuti pertanggungjawaban pidana korporasi pula.

English Abstract

Indonesia has specific legislation to deal with the acts committed by the perpetrators of cyber extortion using personal data, which is Article 27 Paragraph (4) of Electronic Information and Transaction Law. However, the article directly lean more to perpetrators where in fact, there has been no specific criminal regulation against the electronic system operator or the system operating party who has misused personal data. This study used juridical-normative design by examining primary materials. This study also used statute approach, conceptual approach, also comparative approach. This result of this study showed that, first, the regulation given by Indonesia for cyber extortion using personal data refers to Articles 368 and 369 of the Criminal Code, Article 27 paragraph (4) of the Electronic Information and Transaction Law, Article 14 paragraph (1) of the Law TPKS, as well as Government Regulation Number 71 of 2019 tor regulate the resposibility of electronic system organizers which currently poseagap regarding the criminal law. As for the criminal liability, the principle of legality and the principle of error are first imposed to four subjects, which: a) individual liability which applies toaperson, b) corporation liability, can be law entity or non-law entity which lead to Perma No. 13 Year 2016 of Corporation Criminal Act, c) public entity liability which happens to be one subject of public law entity, leads to follow corporational liability as well, and d) minister liability who authorized asaprovider of electronic system include as public entity to do public law entity authority, which leads minister has liability as corporation as well as in PERMA Number 13 Year 2016.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010318
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 May 2023 02:35
Last Modified:	26 May 2023 02:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200409

Text (DALAM MASA EMBARGO) Tannisa Edena.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item