Kajian Yuridis Mengenai Aset Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel)

Yustikasari, Muthiah and Dr. Lucky Endrawati and Mufatikhatul Farikhah (2023) Kajian Yuridis Mengenai Aset Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada kasus First Travel ini terjadi kesalahan penangananan terhadap aset sitaan. Menurut Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara. Aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Pada perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur. Pada perkara ini seharusnya dalam memutus suatu putusan hakim melihat dari sisi korban. Perlindungan hukum kepada korban atas kerugian yang terjadi khususnya dalam perkara penipuan sudah selayaknya harus menjadi pertimbangan hakim, hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan aset rampasan negara yang dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh agen penyedia layanan umrah. Penulis hendak mengkaji terkait dengan kedudukan aset sitaan yang menjadi barang ranpasan negara dalam hukum positif Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap korban penipuan khususnya dalam perkara first travel yang dapat menjamin rasa keadilan bagi korban. Sehingga penulis merumuskannya dalam judul penelitian yakni Kajian Yuridis Mengenai Barang Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel).

English Abstract

In the First Travel case, there was a mishandling of confiscated assets. According to Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 these assets became state booty, which means they were not returned to the congregation but instead became state booty. First Travel's remaining assets should rightfully be the rights of First Travel pilgrims who were deceived by this bogus Umrah promo. In this case, the state did not suffer a loss so the decision was considered the wrong track. In this case, in deciding a decision, the judge should look at it from the side of the victim. Legal protection for victims of losses incurred, especially in cases of fraud, should properly be considered by judges, this is what attracts the author to study further related to assets seized by the state that can fulfill legal protection for victims, especially in criminal acts of fraud committed by providing agents. pilgrimage services. The author wants to examine the position of confiscated assets which become state confiscation goods in Indonesian positive law, as well as legal protection for victims of fraud, especially in first travel cases which can guarantee a sense of justice for victims. So the authors formulate it in the research title namely Juridical Study Concerning State Confiscated Goods in Efforts to Protect Victims of Fraud Umrah Service Provider Companies (First Travel).

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010304
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 06:50
Last Modified:	25 May 2023 06:50
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200347

Text (DALAM MASA EMBARGO) mutia yustikari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item