Maulana, Muhammad Ariq and Dr. Reka Dewantara and Dr. Moch. Hamidi Masykur (2023) Status Hukum Pendirian Virtual Office Oleh Perseroan Terbatas Mengenai Kedudukan Domisili. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis akan mengangkat tema penelitian tentang status hukum pendirian virtual office oleh perseroan terbatas mengenai kedudukan domisili perseroan terbatas. Tema ini dilatarbelakangi oleh maraknya penggunaan virtual office di Indonesia. Sampai saat ini sudah tercatat jumlah perseroan terbatas yang menggunakan virtual office ini sudah mencapai 200 ribu. Namun sampai sekarang, belum adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara spesifik serta menjadi pedoman terkait dengan hal ini. Sehingga muncul berbagai implikasi yang timbul dari praktik ini. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini akan menarik dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana status hukum pendirian Virtual Office oleh Perseroan Terbatas mengenai kedudukan domisili; (2) Bagaimana implikasi yuridis pendirian Virtual Office oleh Perseroan Terbatas mengenai kedudukan domisili Perseroan Terbatas? Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi interdisipliner. Maka dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh jawaban bahwa sebuah perseroan terbatas yang menggunakan atau mendirikan virtual office belum memiliki kejelasan mengenai kedudukan domisili perseroan terbatas tersebut. Dikarenakan keberadaan perseroan di Lapangan tidak dapat diketahui secara riil atau nyata. Selain itu penggunaan virtual office ini mengakibatkan munculnya beberapa implikasi-implikasi lain seperti dalam potensi untuk digunakan sebagai sarana berbuat kejahatan, adanya potensi penyalahgunaan peraturan zonasi, permasalahan dalam pengukuhan sebagai perusahaan kena pajak, dan dalam hal hakim menentukan kewenangan relatif pengadilan dan penentuan atas lokasi perbuatan hukum perseroan terbatas tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan ius constituendum atau suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih jelas terkait dengan penggunaan virtual office. Peraturan perundang-undangan ini nantinya yang dapat menjadi pedoman bagi perseroan terbatas dalam mendapatkan status hukum yang konkrit.
English Abstract
In this thesis, the author discusses a topic concerning in legal status of the establishment of a virtual office by a limited liability company concerning the domicile of the limited liability company. The background of this topic is because of the massive use of a virtual office in Indonesia. Until today, the limited liability company that uses virtual office has reached the number of 200 thousand users. However, there are no regulations that could specifically regulate the phenomena. So, this could enhance several implications of using a virtual office as a registered office of a limited liability company. Based on this point, the author is taking two problems that contain: (1) How the legal status of the establishment of a virtual office by a limited liability company concerning the domicile; (2) How are the judicial implications of the establishment of a virtual office by limited liability concerning the domicile of a limited liability company? The method of research that is used in this thesis is judicial normative using the statute approach, comparative approach, and conceptual approach. All of the legal material of this research will be analyzed by using grammatical interpretations technique, systematical interpretations, and interdisciplinary interpretations. The result of the thesis arranged by the author explains that a limited liability company that uses a virtual office as its registered office has no clarity in the domicile of the company. It is because the existence of the company cannot really be known. Moreover, the use of a virtual office by limited liability companies will cause several implications such as the potential to be used as a means of committing crimes, the potential for misuse of zoning regulations, problems in inauguration as a taxable company, and in the event that the judge determines the relative authority of the court and determines the location of the legal action of the limited liability company. Therefore, the need is an ius constituendum or a law that regulates more clearly related to the use of virtual offices. These laws and regulations will later become guidelines for limited liability companies in obtaining concrete legal status.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010302 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 May 2023 06:41 |
| Last Modified: | 25 May 2023 06:41 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200340 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Ariq Maulana.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |