Reformulasi Pengaturan Jumlah Simpanan Nasabah Bank Yang Dijamin Oleh Lps Berdasarkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum

Manurung, Katarina and Prof. Dr. Suhariningsih and Dr. Siti Hamidah and Dr. Hero Samudra (2023) Reformulasi Pengaturan Jumlah Simpanan Nasabah Bank Yang Dijamin Oleh Lps Berdasarkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

memelihara stabilitas perbankan. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menambahkan kepercayaan rakyat tentang Perbankan. Program penjaminan pemerintah (blanket guarantee) telah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun, kebijakan tersebut meningkatkan beban anggaran negara dan berpotensi menimbulkan moral hazard oleh pihak pengelola bank dan nasabah bank. Dalam rangka mengurangi dampak negatif dari program penjaminan pemerintah tersebut, telah didirikan Lembaga Penjamin Simpanan, yang mempunyai beberapa manfaat yaitu menanggung simpanan nasabah bank dan melaksanakan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilaksanakan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas untuk membatasi beban anggaran negara dan menurunkan moral hazard. Ontologi, hakekat hukum terkait ratio legis Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan junto Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, adanya konflik norma dalam peraturan hukum, terhadap hakekat hak nasabah penyimpan yang tidak terlindungi secara optimum, dan hakekat dari Lembaga Penjamin Simpanan. Epistemologi, metode pengembalian nilai simpanan nasabah yang dijamin hanya sampai 2 (dua) milyar rupiah, cara pengaturan secara tidak jelas dan terstruktur pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi nasabah penyimpan. Aksiologis, untuk memformulasikan norma hukum tentang perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan secara optimum, mempertanyakan manfaat pengaturan, tujuan dari pengaturan dan efektifitas pengaturan perlindungan hukum kepada hak-hak nasabah penyimpan, untuk mempertanyakan penerapan pengaturan terhadap hak nasabah penyimpan tidak maksimal dan tujuan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan tidaklah memadai dan tidak jelas, untuk mempertanyakan efektifitas dan penerapan norma. Isu hukum adanya konflik norma, mengakibatkan terjadinya inkonsistensi. Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan: nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak seratus juta rupiah. Pasal 1 PP Nomor 66 tahun 2008 menyatakan: nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak seratus juta rupiah, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak dua milyar rupiah, sehingga disebut inkonsistensi. Secara Teori Perundang-undangan yang harus diganti adalah Peraturan Pemerintah (PP). Secara asas adanya konflik perundang-undangan Lex Superior Derogat Legi Inferiori, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan yang dibawahnya, sehingga yang berlaku adalah Undang-Undang. Dan sampai saat ini tidak pernah ada Judicial Review.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	0623010001
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 02:44
Last Modified:	25 May 2023 02:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200301

Text (DALAM MASA EMBARGO) Katarina Manurung.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item