Ketidaklengkapan Norma Terhadap Penggunaan Huruf Braille Dalam Salinan Akta Otentik Bagi Penghadap Penyandang Tunanetra

Nugraha, Muhammad Alvin and Dr. Muchammad Ali Safa’at,, S.H., M.H and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H., M.Hum (2022) Ketidaklengkapan Norma Terhadap Penggunaan Huruf Braille Dalam Salinan Akta Otentik Bagi Penghadap Penyandang Tunanetra. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tema pada tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan hukum pada Pasal 43 Undang – Undang Jabatan Notaris terkait pembuatan minuta akta ataupun salinan akta diluar dari huruf alfabet, sehingga tantangan tersendiri Ketika penghadap yang datang kepada notaris notabene adalah seorang penyandang disabilitas tunanetra. Pasal 43 Undang – Undang jabatan Notaris hanya menyebutkan bahwa akta notaris wajib berbahasa Indonesia, tidak memberi pengaturan lebih lanjut apakah diperbolehkan membuat minuta akta atau salinan akta diluar dari huruf alfabet selama tetap menggunakan Bahasa Indonesia, sedangkan dalam Pasal 18 Undang – Undang Penyandang Disabilitas telah disebutkan bahwa penyandang disabilitas wajib diberikan aksesibilitas berupa akomodasi yang layak dan penyediaan informasi dan sumber daya manusia yang dapat membantu penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep dan juga menggunakan Teknik analisis interpretasi gramatikal dan sistematis dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori peraturan pembentukan perundang – undangan dan teori tujuan hukum dalam menganalisis permasalahan terkait dengan bagaimana keabsahan salinan akta yang dibuat menggunakan huruf braille bagi penghadap tunanetra? Dan bagaimana penganturan kedepannya terkait pembuatan Salinan akta menggunakan huruf braille bagi penghadap tunanetra? Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam tesis ini bahwa pembuatan salinan akta otentik menggunakan huruf Braille bagi penghadap tunanetra merupakan salinan akta yang sah dan otentik. Salinan akta sendiri adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang sama bunyinya dengan minuta akta. Ketika minuta akta cacat hukum/tidak otentik maka salinan juga akan mengikuti minuta aktanya. Salinan akta yang dibuat menggunakan huruf Braille merupakan akta yang sah dan otentik dikarenakan telah terpenuhinya unsur subyektif dan obyektif sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata serta Keotentikan dan bentuk akta diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN. Dalam UUJN ataupun undang – undang yang lain belum ada yang mengatur atau larangan dalam pembuatan salinan akta menggunakan huruf Braille. Ketika belum ada pengaturan terkait penggunaan huruf Braille dalam pembuatan salinan akta perbuatan hukum tersebut dianggap tidak bertentangan dengan undang – undang yang lain, sehingga kondisi ini tidak bertentangan dengan undang – undang lain inilah yang membuat salinan akta dalam huruf Braille masih dapat dikatakan sebagai salinan akta yang sah dan otentik. Pengaturan kedepannya terkait pembuatan salinan akta menggunakan huruf braille belum ada pengaturan tersirat baik di dalam Pasal 43 UUJN ataupun diundang – undang lain, yang dimana mengakibatkan adanya kekosongan hukum, sehingga tidak adanya jaminan ataupun kepastian hukum dalam pembuatan salinan akta yang menggunakan huruf Braille, sehingga diperlukan pengaturan secara tersirat didalam Pasal 43 UUJN, berupa penambahan ayat/penambahan klausula mengenai penggunaan huruf Braille. Adanya perubahan pada Pasal 43 UUJN tentu menghadirkan berbagai manfaat bagi penyandang tunanetra yang dalam dalam hal sebagai penghadap notaris, serta adanya keadilan bagi seluruh pihak yang dalam suatu perbuatan hukum tersebut. Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tolak ukur untuk sah dan keotentikan sebuah akta/salinanan akta berdasarkan dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, Pasal 1868 KUHPerdata mengenai keotentikan akta, Pasal 38 UUJN mengenai bentuk akta otentik, meskipun belum ada pengaturan terkait penggunaan huruf Braille dalam pembuatan salinan akta lama tidak bertentangan dengan undang – undang yang lain, maka tetap dapat dikatakan sebagai Salinan akta yang sah dan otentik. Saran kedepannya pemerintah perlu memperhatikan lagi dalam pengaturan Pasal 43 UUJN memberikan kepastian hukum dengan ditambahkannya klausula “dapat diterjemahkannya huruf alfbet kedalam huruf lain” meski dalam satu Bahasa yang sama meski dengan huruf yang berbeda, serta kewajiban bagi notaris untuk jangan hanya memperhatikan substansi dalam UUJN saja tapi undang – undang lain juga dan hak tunanetra berupa pemberian fasilitas penerjemah huruf.

English Abstract

This research departs from the legal loophole in Article 43 of Notarial Position Law regarding the original deed or a deed copy written in letters other than the alphabet, especially for those suffering from visual impairment. Article 43 only states that notarial deeds must be written in Bahasa Indonesia, and no further regulatory provision regarding the use of letters other than the alphabet is given, while Article 18 of the Law concerning People with Disabilities asserts that people with disabilities must be given decent access to information and human resources giving service to the disabled. This research employed normative legal methods and statutory and conceptual approaches. Research data were analyzed based on grammatical and systematic interpretation using the theories of legal protection, law-making, and legal objectives to investigate the validity of a copy of a deed written in Braille for visually impaired persons and how the use of braille in a copy of a deed for persons suffering from visually impairment is regulated in the future. The research results reveal that the use of Braille in a copy of a deed mentioned is deemed to be valid and authentic. This copy may represent every word written in the entire deed with the meaning the same as that of the original deed. That is, the authenticity of the copy will follow the quality of the original deed. The copy written in Braille is considered authentic since it meets the subjectivity and objectivity of the validity of a deed as in line with Article 1320 of the Civil Code, and the authenticity and the form of a deed are regulated in Article 1868 of the Civil code and Article 38 of Notarial Position Law. However, Notarial Position Law and other laws do not regulate prohibitions of making a deed copy written in Braille, meaning that the use of Braille in the deed is not deemed to violate laws. In other words, such a deed is considered authentic and valid. Any further regulation regarding the use of Braille in a deed is not yet implied in Article 43 of Notarial Position Law or other laws, and this absence leaves a legal loophole and gives no legal certainty in the making of a deed copy using Braille. Thus, further regulatory provisions in the form of a paragraph/a clause concerning the use of Braille are required to be added to Article 43 of the Notarial Position Law. This addition is for the interest of visually impaired persons as the parties involved in an agreement issued by a notary and for the sake of justice for all parties involved in such legal action. In summary, the standard authenticity and validity of a deed refer to Article 1320 of the Civil Code concerning valid requirements of an agreement, Article 1868 of the Civil Code concerning Deed Authenticity, Article 38 of Notarial Position Law regarding the form of authentic deed despite the absence of closely related regulatory provisions regarding the use of Braille in a copy of a deed, while this matter cannot be said to be contravening other laws, and, thus, such a copy is still deemed authentic and valid. The recommendations are addressed to the regulation outlined in Article 43 of Notarial Position law in terms of giving legal certainty by adding a clause “the alphabet can be written in another form of letters” meaning that it can be written in the same language but in different letters. In this case, the notary concerned is also required to not only take into account the substances outlined in Notarial Position Law but also those in other laws and the rights of visually impaired persons to translation services to help with the decipherment.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422010004
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 May 2023 07:04
Last Modified:	09 May 2023 07:04
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199122

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Alvin Nugraha.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item