Analisis Yuridis Status Hukum Surat Pemesanan Pembelian (Purchase Order) Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014)

Manurung, Egi Khrisnawani and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. and Rumi Suwardiyati,, S.H., MKn. (2021) Analisis Yuridis Status Hukum Surat Pemesanan Pembelian (Purchase Order) Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 PK/Pdt/2014). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan status hukum atau kedudukan hukum purchase order dalam hukum perjanjian di Indonesia. Pilihan tema ini dilatarbelakangi dengan adanya ketidaksesuaian antara Putusan Mahkamah Agung dengan ketentuan peraturan purchase order dalam hal ini terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai purchase order tersebut. Dimana dalam putusan tersebut dikatakan bahwa purchase order tidak serta merta dapat dikatakan sebagai perjanjian yang mengikat antar kedua belah pihak, hal ini kemudian bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa purchase order adalah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang mana akan mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah status hukum Purchase Order (PO) dalam transaksi perjanjian jual beli secara online ditinjau dari sistem hukum perjanjian di Indonesia? (2) Apakah ratio decindenci hakim dalam Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014 mengenai penggunaan purchase order dalam transaksi jual beli online sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Kemudian penulis menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach) dan pendekatan studi kasus, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis mendapatkan jawabban atas permasalahan tersebut yaitu; Pertama, mengenai status hukum Purchase Order dalam hukum perjanjian Indonesia, apakah Purchase Order dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli, kesimpulannya adalah dapat. Hal ini dikarenakan Purchase Order memiliki kesamaan terkait dengan syarat sah suatu perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang kemudian dapat dipersamakan dengan perjanjian jual beli dan Purchase Order tersebut telah memenuhi klasifikasi sebagai perjanjian dilihat dari Hukum Perjanjian yang sah mengikay dan mengikat para pihak. Oleh karena itu,Purchase Order yang telah dibuat dan disepakati antar para pihak dapat dikatakan menjadi sumber hukum formal. Kedua, mengenai apakah Ratio Decidenci hakim dalam memutus perkara dengan Putusan Nomor 264 PK/Pdt/2014 dianggap keliru dan tidak adil karena memutus sebuah perkara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang menjadi acuan aturan Purchase Order tersebut. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah permasalahan hukum yang baru yang harus dikaji kembali untuk kepentingan masyarakat.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the legal status or legal position of purchase orders in contract law in Indonesia. The choice of this theme was motivated by the discrepancy between the Supreme Court's decision and the provisions of the purchase order regulations in this case related to the Supreme Court's Jurisprudence regarding the purchase order. Where in the decision it is said that the purchase order is not necessarily a binding agreement between the two parties, this then contradicts the Jurisprudence of the Supreme Court which says that the purchase order is an agreement that binds both parties which will result in legal consequences for both. Based on this, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What is the legal status of the Purchase Order (PO) in online sale and purchase agreement transactions in terms of the legal system of agreements in Indonesia? (2) Is the ratio of the judges' legislature in Decision Number 264 PK/Pdt/2014 regarding the use of purchase orders in online buying and selling transactions in accordance with the laws and regulations? Then the author uses a normative juridical method using a statute approach, an analytical approach and a case study approach, primary, secondary and tertiary legal materials. From the results of research with the above method, the authors get answers to these problems, namely; First, regarding the legal status of the Purchase Order in Indonesian contract law, whether the Purchase Order can be said to be a sale and purchase agreement, the conclusion is yes. This is because the Purchase Order has similarities related to the legal requirements of an agreement listed in Article 1320 of the Civil Code, which can then be equated with a sale and purchase agreement and the Purchase Order has fulfilled the classification as an agreement seen from the Law of the Agreement which is legally binding and binding on the parties . Therefore, the Purchase Order that has been made and agreed upon between the parties can be said to be a source of formal law. Second, regarding whether the Legislative Ratio of judges in deciding cases with Decision Number 264 PK/Pdt/2014 is considered wrong and unfair because deciding a case is not in accordance with the laws and regulations or jurisprudence which is the reference for the Purchase Order rules. This then raises a new legal problem that must be reviewed for the benefit of the community.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010134
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 06:17
Last Modified: 05 May 2023 06:17
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198735
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Egi Krisnawani.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item