Formulasi Pengaturan Mengenai Penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Safirah, Alya and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2022) Formulasi Pengaturan Mengenai Penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian atau skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan bentuk digital dari mata uang yang menjadi simbol kedaulatan negara yang disebut dengan Central Bank Digital Currency (CBDC). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh belum adanya kerangka aturan hukum yang kuat untuk mendasari penerapan CBDC di Indonesia. Apabila CBDC hendak diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran tambahan yang sah (legal tender), hingga saat ini penerbitan dan pemberlakuannya belum mempunyai dasar hukum. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat beberapa rumusan masalah diantaranya: (1) Apa urgensi pengaturan penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia? (2) Bagaimana formulasi pengaturan mengenai penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai alat pembayaran di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk menganalisa urgensi pengaturan penggunaan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia dan menganalisa formulasi pengaturan mengenai penggunaan CBDC sebagai alat pembayaran di Indonesia. Kemudian pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa terdapat tiga urgensi pengaturan penggunaan CBDC sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, yaitu urgensi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Urgensi secara filosofis yaitu berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 33 UUD NRI 1945. Urgensi secara sosiologis yaitu agar CBDC dapat menjadi legal tender dan diterima oleh masyarakat secara luas maka perlu adanya penyesuaian terhadap undang-undang yang ada. Adanya penyesuaian terhadap undang-undang akan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Urgensi secara yuridis yaitu perlu dilakukannya formulasi hukum terkait pemberlakuan mata uang digital sehingga CBDC dapat berstatus legal tender dan dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia karena masih terdapat kekosongan hukum terkait dengan CBDC sebagai mata uang dan alat pembayaran di Indonesia. Berdasarkan analasis dari beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada, CBDC belum dapat diklasifikasikan sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Apabila Bank Indonesia akan menerbitkan dan mendistribusikan CBDC, maka sebelumnya perlu dilakukan formulasi hukum terkait pemberlakuan mata uang digital sehingga CBDC dapat berstatus legal tender dan dapat berlaku di wilayah hukum Indonesia, yaitu dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang terkait beserta peraturan di bawahnya yang mengatur mengenai pemberlakuan mata uang di Indonesia. Tujuan dari formulasi hukum tersebut adalah agar penerapan CBDC mendapat jaminan kepastian hukum yang mengatur pemberlakuan CBDC.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the digital form of currency which is a symbol of state sovereignty called the Central Bank Digital Currency (CBDC). The choice of theme was motivated by the absence of a strong legal framework to underlie the implementation of CBDC in Indonesia. If the CBDC is to be issued by Bank Indonesia as a legal additional payment instrument (legal tender), until now, the issuance and its implementation do not have a legal basis. Based on this, this thesis raises several problem formulations including: (1) What is the urgency of regulating the use of Central Bank Digital Currency (CBDC) as legal tender in Indonesia? (2) What is the regulatory formulation regarding the use of Central Bank Digital Currency (CBDC) as a means of payment in Indonesia? The purpose of this thesis is to analyze the urgency of regulating the use of CBDCs as legal tender in Indonesia and to analyze the formulation of regulations regarding the use of CBDC as payment instruments in Indonesia. Then in writing this thesis, the author uses a normative juridical method with a statutory approach, a comparative approach, and an analytical approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using analytical techniques of grammatical interpretation and systematic interpretation. The results of the research is that the author obtain answers to the existing problems, that there are three urgencies in regulating the use of CBDC as legal tender in Indonesia, namely philosophical, sociological, and juridical urgency. Philosophical urgency is based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Sociological urgency is that CBDC can become a legal tender and be accepted by the public at large, it is necessary to make adjustments to the law existing law. The existence of adjustments to the law will provide legal certainty and guarantee for the community. The juridical urgency is the need for legal formulations related to the application of digital currencies so that CBDCs can have legal tender status and can apply in Indonesian jurisdictions because there is still a legal vacuum related to CBDCs as currency and means of payment in Indonesia. Based on the analysis of several existing laws and regulations, CBDC cannot be classified as a legal currency and payment instrument in Indonesia. If Bank Indonesia is going to issue and distribute CBDCs, it is necessary to formulate a law regarding the application of digital currency so that the CBDC can have legal tender status and can be valid in Indonesian jurisdictions, namely by making changes to the relevant laws and regulations that govern the currency enforcement in Indonesia. The purpose of the legal formulation is so that the implementation of CBDC can guarantee legal certainty that governs the implementation of CBDC.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010102
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	04 May 2023 04:02
Last Modified:	04 May 2023 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198605

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Alya Safirah.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item