Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Basri, Chasan and Dr. Moh. Said, S.Sos, M.AP and Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP (2021) Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi program bantuan langsung tunai dana desa di Desa Jombang ditinjau dari aspek keberhasilan implementasi kebijakan menurut George C. Edward III. Desa Jombang dipilih sebagai situs penelitian dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat pada malam hari yang berdampak secara langsung terhadap keberlangsungan kegiatan perekonomian warga setempat. Desa Jombang terkena imbas dari penutupan beberapa ruas jalan utama yang diantaranya masih termasuk kedalam wilayah Desa Jombang. Hal tersebut menimbulkan permasalahan baru pada sektor perekonomian warga Desa Jombang terutama pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan pada malam hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, dalam aspek struktur birokrasi telah mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020. Pembagian kewenangan telah sesuai dengan fungsi masing-masing personel kebijakan namun belum keseluruhan Ketua RT dilibatkan. Hubungan antar stakeholder juga berjalan secara berkesinambungan dan supportif. Kedua, dalam aspek disposisi terlihat dedikasi dari pelaksana kebijakan untuk kepentingan warga. Dalam program BLT-DD tidak terdapat insentif dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang mengatur terkait pemberian insentif. Ketiga, dalam aspek sumber daya terlihat bahwa sumber daya manusia yang digunakan telah memadai untuk pelaksanaan program tersebut. Tidak terdapat sumber daya anggaran dalam konteks BLT-DD, dikarenakan dana desa merupakan objek yang disalurkan, bukan sebagai sumber pembiayaan kegiatan. Sumber daya peralatan yang digunakan juga telah memadai untuk menunjang program tersebut. Sumber daya kewenangan terkait program BLT-DD berada pada Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Desa Jombang hanya menjalankan tugas. Keempat, dalam aspek komunikasi menunjukkan bahwa informasi dapat ditransmisikan kepada seluruh pihak yang terkait, namun dijumpai penyalahgunaan undangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejelasan informasi yang disampaikan dapat diterima dan dijalankan oleh stakeholder terkait. Informasi yang disampaikan juga telah konsisten dan tidak berubah-ubah, bentuk konsistensi lain juga nampak pada koordinasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Saran dari peneliti yang pertama adalah memaksimalkan pembagian wewenang dalam program bantuan langsung tunai dana desa dengan keterlibatan dari Ketua RT secara menyeluruh. Kedua, perlunya konsistensi koordinasi antara Ketua RT dengan Kepala Dusun mengingat data penerima bantuan yang bersifat dinamis. Ketiga, perlunya pengawasan lebih lanjut terkait dengan pengambilan dana bantuan yang diwakilkan.

English Abstract

Therefore, this study aims to describe and analyze the implementation of the direct cash subsidy program of village fund in Jombang Village, Jombang District, Jombang Regency. This study uses a qualitative method. The focus in this research is the implementation of the direct village fund cash transfer program in Jombang Village in terms of the aspect of successful policy implementation according to George C. Edward III. Jombang village was chosen as the research site due to restrictions on community activities at night which directly impacted the sustainability of local residents' economic activities. Jombang Village was affected by the closure of several main roads, some of which are still included in the Jombang Village area. This raises new problems in the economic sector of the residents of Jombang Village, especially street vendors who carry out activities at night. The results of the study show that first, in the aspect of the bureaucratic structure, it has followed the provisions contained in Permendesa Number 6 of 2020. The division of authority has been in accordance with the functions of each personnel, but not all RT heads have been involved. The relationship between stakeholders is also ongoing and supportive. Second, the disposition aspect shows the dedication of policy implementers for the benefit of the citizens. In the BLTDD program there are no incentives because there is no legal basis that regulates the provision of incentives. Third, in the aspect of resources, it can be seen that the human resources used have been adequate for the implementation of the program. There are no budget resources in the context of BLT-DD, because village funds are objects that are channeled, not as a source of financing activities. The equipment resources used are also adequate to support the program. The authority resources related to the BLT-DD program are with the Central Government so that the Jombang Village Government is only carrying out its duties. Fourth, in the communication aspect, it shows that information can be transmitted to all related parties, but there have been cases of misuse of invitations by irresponsible parties. The clarity of the information conveyed can also be accepted and carried out by the relevant stakeholders. The information conveyed has also been consistent and does not change, another form of consistency can also be seen in the coordination that is carried out on an ongoing basis. The suggestion from the first researcher is to maximize the distribution of authority in the direct cash subsidy of village fund with the involvement of the RT head as a whole. Second, there is a need for consistency in coordination between the RT heads and the hamlet heads considering the dynamic nature of the beneficiary data. Third, the transmission of information submitted through invitations must be tightened, the Head of the RT as the introduction to the invitation must ensure that the invitation reaches the person concerned. Fourth, the need for further supervision related to the withdrawal of the aid funds represented.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521030390
Uncontrolled Keywords:	Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa, Pemerintahan Desa, Kebijakan Publik, Covid-19., Direct Cash Subsidy, Village Fund, Village Government, Public Policy, Covid-19.
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	14 Apr 2023 02:58
Last Modified:	14 Apr 2023 02:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198312

Text (DALAM MASA EMBARGO) chasan basri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item