Quo Vadis Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster Ppn (Persepsi Fiskus, Konsultan Pajak, Akademisi Dan Wajib Pajak Di Kota Malang)

Waluyo, Kensasi Putri Ajeng and Ayu Fury Puspita, (2022) Quo Vadis Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Klaster Ppn (Persepsi Fiskus, Konsultan Pajak, Akademisi Dan Wajib Pajak Di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu undang-undang yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN adalah salah satu kluster dalam UU HPP tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang pengesahan UU HPP kluster PPN, untuk mengetahui persepsi akademisi, konsultan pajak, fiskus, dan wajib pajak, serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan akademisi, konsultan pajak, fiskus, dan wajib pajak setelah disahkannya UU HPP kluster PPN. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengesahan UU HPP klaster PPN dilatarbelakangi oleh rendahnya tarif PPN Indonesia, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, peningkatan tax ratio, serta tingginya pengeluaran pajak. UU HPP kluster PPN menimbulkan persepsi positif dan negatif dari akademisi, konsultan pajak, fiskus dan wajib pajak. Persepsi positif terkait UU HPP kluster PPN adalah adanya kemudahan dan kesederhanaan tarif PPN, peningkatan fasilitas umum, serta kenaikan penerimaan pajak. Sedangkan, persepsi negatif terkait UU HPP kluster PPN adalah adanya kenaikan harga barang dan jasa, terkendalanya administrasi, peningkatan permintaan pelayanan perpajakan, upaya penagihan dan pemeriksaan, serta kewajiban meng-upgrade aplikasi PPN. Strategi yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan UU HPP kluster PPN adalah memahami UU HPP kluster PPN, memberikan informasi UU HPP kluster PPN, mencari supplier dan distributor yang menyediakan harga termurah, kebijakan menekan laba, meningkatkan sosialisasi, meningkatkan pelayanan perpajakan, menggunakan public figure sebagai media persuasif, memberikan jasa konsultasi masalah perpajakan, serta memberikan edukasi terkait peraturan UU HPP kluster PPN kepada berbagai pihak

English Abstract

To overcome the impact of the Covid-19 pandemic, the government issued the Tax Regulation Harmonization Law (HPP Law) incorporating VAT cluster. This research employs qualitative descriptive method aiming to determine the background of the ratification of the VAT cluster of HPP Law, as well as to determine the perceptions and strategies of tax officers, tax consultants, academics, and taxpayers following the law ratification. The data are collected through interview and documentation. The results of this study indicates that the VAT cluster of HPP Law is ratified due to the low VAT rate in Indonesia, encouraging economic recovery from the COVID-19 pandemic, increased tax ratio, and high tax expenditures. The VAT cluster of HPP Law leads to positive and negative perceptions from tax inspectors, tax consultants, academics, and taxpayers. The positive perceptions include VAT rate’s ease and simplicity, improvements in public facilities, and increased tax revenues. The negative perceptions incorporate the increased goods and service prices, administrative constraints, increased demand for taxation services, billing and inspection efforts, and regular VAT application upgrade requirement. To support the implementation of the VAT cluster of HPP Law, it requires strategies such as to understand and provide information of the VAT cluster of HPP Law, find suppliers and distributors offering the cheapest prices, reduce profit margin, increase socialization, improve taxation services, utilize public figures as persuasive media, provide taxation problem consultation services, and provide education on the regulation of the VAT cluster of HPP law to various parties

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	:0522020237
Uncontrolled Keywords:	Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPN, Persepsi, Strategi, Taxation Law, VAT, Perception, Strategy
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	01 Feb 2023 04:34
Last Modified:	01 Feb 2023 04:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197212

Text (DALAM MASA EMBARGO) KENSASI PUTRI AJENG WALUYO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item