Analisis Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2010- 2019)

Rizqi, Intan Putri and Ajeng Kartika Galuh,, S.E., M.E (2022) Analisis Tata Kelola Pemerintah Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2010- 2019). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tata kelola pemerintah yang baik dalam pelayanan publik serta bentuk pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya (desentralisasi) tercermin dalam kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan Path Analysis melalui variable pertumbuhan ekonomi, peneltian ini menemukan bahwa tata kelola pemerintah yang baik yang dicerminkan melalui Skor Pemerintah Daerah dalam Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) tidak berdampak pada penurunan kemiskinan di 32 Provinsi di Indonesia. Didukung oleh penelitian yang dilakukan Kwan (2014), tata kelola pemerintah tidak signifikan dalam penurunan kemiskinan dalam negara berkembang dan memerlukan kebijakan langsung terkait kemiskinan, bukan melalui instrumen tidak langsung seperti tata kelola pemerintah. Sedangkan Desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan berdampak pada penurunan kemiskinan karena anggaran telah dialokasikan pada belanja produktif seperti pada program-program pengentasan kemiskinan. Temuan lainnya yakni tidak terdapat mediasi antara tata kelola pemerintah dan desentralisasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522020103
Uncontrolled Keywords:	Tata Kelola Pemerintah (Good Governance), Desentralisasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan,
Subjects:	300 Social sciences > 330 Economics
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 Nov 2022 02:17
Last Modified:	09 Nov 2022 02:17
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196219

Text (DALAM MASA EMBARGO) INTAN PUTRI RIZQI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item