Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Aidyn, Kevin Rishad and Dhiana Puspitawati,, S.H., LL.M., Ph.D and Nurdin,, S.H., M. Hum (2020) Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum terkait larangan bagi kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen serta konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan bermigrasi jauh, mamalia laut, ikan anadrom dan ikan catadrom dalam UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Tujuan penelitian adalah menganalisis tindakan apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap kekosongan hukum tersebut. Metode penelitian ini berjenis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma ajaran atau peraturan perundang-undangan untuk memandu penggalian informasi secara mendalam dengan pendekatan perundang- undangan dan perbandingan yang sumber hukum primernya mengacu Pasal 38 ayat (1a) Statuta Mahkamah Internasional dan Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Hasil penelitian bahwa kekosongan hukum memberikan dampak negatif bagi pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara dan juga mengakibatkan persediaan sumber daya ikan tersebut di ZEEI terus mengalami penurunan yang drastis akibat tindakan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan. Menyarankan pada pemerintah merevisi Pasal 4 UU tentang ZEEI yaitu dengan menambahkan ayat (4) dan membuat bab baru tentang langkah-langkah kompatibel dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan serta menetapkan pasal pelaksanaan hak pengejaran seketika

English Abstract

This research is motivated by a legal vacuum related to the prohibition of foreign ships and aircraft from carrying out military activities and intelligence data collection as well as the conservation and management of highly migratory fish, marine mammals, anadromous stock and catadromous species in Law Number 5 of 1983 concerning Indonesian EEZ. The research objective was to analyze what actions the Indonesian government should take against this legal vacuum. This research method is of a normative type, namely research that examines law as a teaching norm or statutory regulation to guide the exploration of in-depth information with a statutory and comparative approach whose primary source of law refers to Article 38 paragraph (1a) of the Statute of the International Court of Justice and Article 4 of the Law Number 5 of 1983 concerning Indonesian EEZ. The research results show that the legal vacuum has a negative impact on defense and security as well as the country's economy and also results in the supply of these fish resources in ZEEI continuing to experience a drastic decline due to excessive exploration and exploitation. Suggesting the government to revise Article 4 of the Law on Indonesian EEZ, namely by adding paragraph (4) and creating a new chapter on compatible steps in the conservation and management of fish resources as well as stipulating articles on the implementation of the right to hot pursuit

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010457
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	01 Nov 2022 03:32
Last Modified:	01 Nov 2022 03:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196028

Text (DALAM MASA EMBARGO)
KEVIN RISHAD AIDYN OK.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item