Efektivitas Hukum Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ii Branta Kabupaten Pamekasan

Suhandi, Faisal and Dr. Istislam,, S.H., M.Hum. and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum. (2021) Efektivitas Hukum Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Studi Di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Ii Branta Kabupaten Pamekasan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tidak efektif di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan. Serta mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap kapal yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta Kabupaten Pamekasan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pendekatan ini penulis mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Pamekasan penerapan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar belum sepenuhnya efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah masyarakat masih banyak yang awam dan minimnya pengetahuan hukum serta kesadaran hukum yang masih tergolong rendah.

English Abstract

The aim of this study is to understand and analyze the factors that cause the ineffectiveness of Article 2 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Transportation Number PM 82 Year 2014 concerning Procedures for the Issuance of Sailing Approval Letter at the Port Organizer Unit Office Class II Branta Pamekasan Regency. Furthermore, it also aims to understand and analyze the law enforcement against ships that do not have a sailing approval letter at the Port Organizer Unit Office Class II Branta Pamekasan Regency. The research method used empirical legal research with a sociological juridical approach. Through this approach the author obtained information that in Pamekasan Regency, the implementation of Article 2 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Transportation Number PM 82 Year 2014 concerning Procedures for the Issuance of Sailing Approval Letter was ineffective. It was caused by several factors, namely lack of legal knowledge and awareness

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010126
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Hukum, Surat Persetujuan Berlayar, Effectiveness, Law, Sailing Approval Lette
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 01 Nov 2022 03:08
Last Modified: 01 Nov 2022 03:08
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196026
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Faisal Suhandi OK.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item