Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/Pa.Tr)

Inti, Dessiana Zahra and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H. and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H. (2021) Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Menurut Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/Pa.Tr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, peneliti mengangkat kesesuaian amar putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang Pembatalan Perkawinan dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR yang tergolong pada perkawinan clandestine, sehingga dilakukan pembatalan perkawinan oleh Jaksa, yang didasari dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagai alasan Jaksa dalam membatalkan perkawinan kasus ini, dikatakan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan yang menikahkan pihak-pihak Termohon merupakan pegawai yang tidak berwenang. Sedangkan, menurut pendapat Hakim, perkawinan ini melanggar Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dan pegawai yang menikahkan berwenang. Sehingga permohonan untuk membatalkan perkawinan pada kasus ini dikabulkan oleh Hakim. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Apakah amar putusan hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? Penelitian karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) yang digunakan didapat dari studi dokumentasi, pustaka, dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis serta penafsiran sistematis dan tata bahasa (gramatikal). Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak sesuai dengan Amar Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR poin dua tentang pembatalan perkawinan, disebabkan karena Jaksa Pengacara Negara sebagai Pihak Pemohon tidak memiliki legal standing-nya dalam membatalkan perkawinan pada Perkara Putusan Nomor 106/Pdt.G/2018/PA.TR yang didasari pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Lalu dalam menjatuhkan amar putusan, Hakim berpendapat pada dasar pertimbangannya bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena tidak sesuainya kasus dengan Pasal 9 dan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Di mana dasar pembatalan perkawinan ini ialah tidak terpenuhinya persyaratan di dalam melangsungkan perkawinan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar hukum Jaksa untuk membatalkan perkawinan salah satunya dengan syarat Pegawai Pencatat Perkawinan yang menikahkan kedua belah pihak tidak berwenang

English Abstract

This research is aimed to study the relevance between the dictum issued by a Judge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerning Annulment of Marriage and Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. Since the case involved clandestine marriage, this marriage was annulled by prosecutors under the Decision concerned according to Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage. It was found out that the marriage registrar marrying the people concerned was not authorized to do so and this inappropriateness seems to be the grounds why prosecutors had to annul the marriage. Moreover, this marriage, according to the judge, violates Article 9 of Law concerning Marriage but the registrar was deemed authorized to marry the two. Thus, the proposal for this annulment was granted by the judge. With the above issue, this research is aimed to investigate the following problem: is the dictum issued by the judge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerning Marriage relevant to Article 26 Paragraph (1) concerning Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage? This research employed normative juridical method and statutory approach. Primary, secondary, and tertiary materials were obtained from documentation, literary study, and sources from the Internet. The data was further analysed by means of descriptive analysis technique, systematic and grammatical interpretation. The research results have found out that Article 26 Paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is not relevant to the dictum issued by the Judge under Number 106/Pdt.G/2018/PA.TR point two concerning Annulment of Marriage. Since the prosecutors proposing for this annulment hold no legal standing to annul marriage that is based on Article 26 paragraph (1) of Law concerning Marriage. Moreover, in terms of the issuance of the dictum annulling the marriage, the judge believes that he can refer to the irrelevance of case to Article 9 and Article 22 of Law concerning Marriage where the requirements of the marriage are not relevant to Article 26 Paragraph (1) of Law concerning Marriage. This irrelevance, thus, has set the grounds for the annulment of marriage, including the situation where the registrar does not hold any authority to marry the people concerned

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010125
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	01 Nov 2022 03:02
Last Modified:	01 Nov 2022 03:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196025

Text (DALAM MASA EMBARGO) Dessiana Zahra Inti OK.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item