Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Hak Untuk Dilupakan Dalam Perdagangan Elektronik Lintas Batas Negara

Istanti, Aura Ning and Dr. Sukarmi,, S.H., M.Hum and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2021) Urgensi Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Hak Untuk Dilupakan Dalam Perdagangan Elektronik Lintas Batas Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkembangan era revolusi industri 4.0 ( the fourth industrial revolution era) telah menciptakan era baru yang serba digital dan membawa berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perdagangan yang telah melibatkan teknologi ( e-commerce). Berkembangnya e- commerce di Indonesia menyebabkan terbentuknya mekanisme bisnis baru, yaitu mekanisme cross border e-commerce (transaksi perdagangan elektronik lintas batas negara). Untuk menikmati fasilitas e-commerce, setiap pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya dengan mengisi sejumlah informasi pribadi untuk dapat melakukan transaksi. Hal tersebut yang menyebabkan cikal bakal permasalahan terhadap perlindungan data pribadi merchant dan konsumen e- commerce. Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah menciptakan bentuk perlindungan hukum melalui hak untuk dilupakan. Namun, ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan sanksi yang mengikuti bila tidak diindahkan. Oleh karena itu, diperlukannya pengaturan sanksi terkait hak untuk dilupakan dalam ranah perlindungan privasi data pribadi merchant dan konsumen dalam transaksi e-commerce yang bertujuan untuk memberikan perlindungan data pribadi dan juga mengetahui jenis sanksi apa yang tepat bagi Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum hak untuk dilupakan dengan negara Uni Eropa dan Australia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa Indonesia telah mengatur bentuk perlindungan hukum data pribadi dalam bentuk hak untuk dilupakan sebagai langkah preventif memberikan perlindungan data pribadi (melalui regulasi aturan hak untuk dilupakan baik secara implisit ataupun eksplisit). Hal tersebut salah satunya telah dicantumkan dalam Pasal 59 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Namun, permasalahannya adalah belum diaturnya sanksi jika hak untuk dilupakan tersebut dilanggar oleh Pelaku Usaha. Urgensi dari pemberian sanksi tersebut sebagai perlindungan represif jika hak untuk dilupakan tersebut tidak diindahkan oleh Pelaku Usaha dan juga sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keamanan dan privasi data pribadi milik setiap individu. Penulis berusaha memberikan gagasan hukum kepada Pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap bunyi klausula sanksi yang terdapat di dalam Pasal 80 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dengan memasukkan indikator Pasal 59 Ayat (4) sebagai salah satu pasal yang dapat dikenai sanksi administraif. Sehingga, setiap individu baik itu merchant dan Konsumen yang menyerahkan data pribadi mereka untuk melakukan transaksi jual-beli secara elektronik dapat memintakan untuk data mengenai dirinya dihapuskan kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi yang mengikat jika tidak mengindahkan permintaan penghapusan data tersebut

English Abstract

The revolution of 4.0 industry has led to a new era laden with digitalisation, and it has affected human life, including the activities of trade involving technology (e- commerce). The development of e-commerce in Indonesia led to the formation of new business mechanisms, namely cross border e-commerce mechanisms. To enjoy e-commerce facilities, users are required to register themselves by filling in a certain amount of personal information to be able to make transactions. This caused the forerunner of the problem of personal data protection of merchants and e-commerce consumers. The Government in Government Regulation Number 80 of 2019 concerning e-commerce has created a right to be forgotten as stated in Article 59 Paragraph (3) and Paragraph (4). However, the provision is not accompanied by the provisions of sanctions that follow if businesses do not carry out such provisions. Therefore, the need for sanctions regulation related to the right to be forgotten in the realm of privacy protection of personal data of merchants and consumers in e-commerce transactions aimed at providing protection of personal data and also knowing what types of sanctions are appropriate for Businesses that violate these provisions. This research employed normative-juridical methods, with a statutory approach and a legal comparison of the right to be forgotten with European Union and Australian countries. Based on the analysis, the urgency of sanctioning the clause of protection of personal data through the right to be forgotten is to provide protection repressively if the right to be forgotten is not heeded by the Business Entity and as a form of the presence of the state in providing legal protection against the security and privacy of personal data belonging to each individual. To manifest this, the author seeks to give legal ideas to the Government through making changes to the sound of sanction clauses contained in Article 80 Paragraph (1) of Government Regulation No. 80 of 2019 by including the indicator of Article 59 Paragraph (4) as one of the articles that can be subject to administrative sanctions. Therefore, every individual, both merchants and consumers who submit their personal data to conduct electronic buying and selling transactions, may ask for the data concerning him to be deleted to businesses and businesses may be subject to binding sanctions if they do not heed the request for deletion of such data

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010455
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	01 Nov 2022 02:50
Last Modified:	11 Dec 2023 06:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196023

Text Aura Ning Istanti OK.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item