Implikasi Yuridis Terkait Pandemi Covid-19 Sebagai Force Majeure Dalam Perjanjian Bisnis

Azzahra, Ridha Deanisa and Ratih Deviana Puru HT,, S.H., LL.M and Prawatya Ido Nurhayati,, S.H., M.Kn. (2021) Implikasi Yuridis Terkait Pandemi Covid-19 Sebagai Force Majeure Dalam Perjanjian Bisnis. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait implikasi yuridis terkait pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai force majeure pada perjanjian bisnis. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi karena banyaknya permasalahn terkait perusahaan yang secara sepihak tidak memenuhi prestasinya dengan dalih bahwa keadaan pandemi Covid-19 merupakan keadaan diluar kuasanya sehingga merasa tidak wajib memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan di awal. Dari permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Apakah Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure?, (2) Bagaimana implikasi yuridis pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure dalam perjanjian bisnis? Metode penelitian dalam skripsi ini yakni yuridis normatif, yang meneliti dengan menelaah bahan hukum sekunder. Penulis menggunakkan pendekatan yuridis normatif karena mengkaji dari segi peraturan/ dari sisi yuridis serta kebijakan impilkasi peraturan tersebut dalam masyarakat. Maka dari itu penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah- kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventariskan, diklasifikasi, dan dianalisis dengan tujuan untuk menguraikan permasalahn yang dibahas, sehingga penulis kemudian bisa mendapatkan gagasan ide untuk mengkaji permasalahan terkait. Dari metode tersebut, diperoleh hasil bahwa Pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah. Hal ini akhirnya menimbulkan dampak pada melambatnya pertumbuhan ekononomi dan berakibat pada pemenuhan prestasi perjanjian bisnis jual beli yang dijalankan oleh para pihak. Sehingga, sebelum menetapkan apakah suatu kondisi dalam hal ini pandemic Covid-19 sebegai force majeure perlu menelaah keadaan yang dihadapi oleh para pihak terlebih dahulu. Kondisi tertentu yang dapat dikategorikan Force majeure dalam kontrak jual beli, namun bukan serta-merta menjadikan keadaan pandemi covid-19 sebagai alasan dari terjadinya force majeure, seperti kebijakan pembatasan akses suatu daerah oleh pemerintah yang menyebabkan barang tidak dapat dikirim sesuai dengan jadwal yang disepakati, dan kondisi lain yang menghambat para pihak memenuhi prestasinya. Kebijakan pemerintah terkait pembatasan akses dari suatu daerah ke daerah lain yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli memenuhi unsur dalam force majeure dimana tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi dan peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perjanjian. Debitur tidak dibebankan untuk menanggung ganti rugi ataupun denda. Perlu kebijaksanaan para pihak untuk melakukan negosiasi kontrak bisnis yang dijalankan seperti xii pengaturan kembali pemenuhan prestasi yang telah tertuang dalam kontrak bisnis jual bel

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the juridical implications of the Covid- 19 pandemic being categorized as force majeure in business agreements. The choice of this theme was motivated by the many problems related to companies that did not fulfill their achievements unilaterally on the pretext that the Covid-19 pandemic was a situation beyond its power so that they felt they were not obliged to fulfill the achievements that had been promised at the beginning. From these problems, the problem formulations in this thesis are: (1) Can the Covid-19 Pandemic be categorized as force majeure? (2) What are the juridical implications of the Covid-19 pandemic as Force Majeure in a business agreement? The research method in this thesis is normative juridical, which examines secondary legal materials. The author uses a normative juridical approach because it examines from a regulatory / juridical perspective as well as the policy implications of these regulations in society. Therefore this research emphasizes on secondary sources of material, both in the form of regulations and legal theories, in addition to examining legal principles that are scientifically theoretical and can be used to analyze the problems discussed. All legal materials that have been collected are then inventoried, classified, and analyzed with the aim of describing the issues discussed, so that the author can then get ideas for studying the related problems. From this method, the results obtained that the Covid- 19 Pandemic had been declared a national disaster by the government. This in turn has an impact on slowing economic growth and results in the fulfillment of the sale and purchase business agreement executed by the parties. So, before determining whether a condition, in this case the Covid-19 pandemic, is a force majeure, it is necessary to examine the conditions faced by the parties first. Certain conditions that can be categorized as Force majeure in a sale and purchase contract, but do not necessarily make the Covid-19 pandemic the reason for the occurrence of force majeure, such as the policy of restricting access to an area by the government which causes goods to not be sent according to the agreed schedule, and other conditions that prevent the parties from fulfilling their achievements. Government policies related to restricting access from one area to another which resulted in delays in the delivery of goods in the sale and purchase fulfill elements of force majeure where achievements are not fulfilled due to events that prevent the debtor's actions from achieving and these events cannot be known or are suspected to occur when making agreement. The debtor is not charged to bear compensation or fines. It takes the parties' discretion to negotiate a business contract that is carried out, such as rearranging the fulfillment of achievements that have been stated in the sale and purchase business contract

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010451
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	31 Oct 2022 06:34
Last Modified:	11 Dec 2023 06:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196009

Text Ridha Deanisa Azzahra (2) OK.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item