Implementasi Pasal 296 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah Di Kota Malang (Studi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang)

Rohman, Putra Muhammad Abdul and Agus Yulianto,, S.H., M.H and Haru Permadi,, S.H.,M.H. (2021) Implementasi Pasal 296 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah Di Kota Malang (Studi Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini berdasarkan permasalahan pensertifikatan terhadap aset tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Malang. Pasal 296 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan bahwa wajib dilakukan pengamanan barang milik daerah, yang pada Ayat (2), salah lingkup pengamanan yaitu pengamanan hukum. Selanjutnya Pasal 299 Ayat (4), tatacara pengamanan hukum untuk tanah dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Namun menurut Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang tahun 2019, pelaksanaan pensertifikatan aset tanah baru mencapai 912 bidang dari 8.256 bidang tanah yang dikuasai pemerintah kota Malang. Berdasarkan data tersebut maka masih ada sekitar 7.344 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sertifikat penting untuk kepastian hukum dan menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari latar belakang tersebut, selanjutnya dikemukakan rumusan masalah yaitu, mengapa masih terdapat aset tanah yang belum memiliki sertifikat, bagaimana kendala dan upaya BKAD Kota Malang untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum dengan cara studi lapangan, dengan pendeketan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat kenyataan hukum didalam masyarakat, dan menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kota Malang, karena BKAD Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu, masih terdapat aset tanah yang dikuasai pemerintah kota Malang yang belum memiliki sertifikat karena jumlah tanah yang dikuasai Pemkot Malang tidak sedikit serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki BKAD dan proses penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kota Malang melalui proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kendala yang dialami Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kota Malang yaitu banyaknya jumlah aset tanah Pemerintah Kota Malang; sumber daya terbatas; kendala dalam inventarisasi, konflik masyarakat; hingga penerbitan sertifikat oleh kantor Pertanahan Kota Malang. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu, dengan Menyusun dan Mengesahkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; koordinasi dengan instansi terkait dan membentuk Tim untuk Percepatan Sertifikasi; membentuk Tim Inventarisasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah; dan mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Manajemen Aset Daerah

English Abstract

This research is based on land certification problems against land controlled by Government of Malang City. Article 296 Paragraph 1 of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines Management of Local Government-owned Assets, state that it is mandatory to secure Local Government- owned Assets, namely legal safeguard. In Article 299 Paragraph 4, legal safeguards for land are applied to land that does not have a certificate. It is also found in Article 68 of Malang Government Regulation Number 1 of 2020, which states that Local Government-owned Assets such as land must be certified in the name of the Regional Government. According to government institution performance reports of Finance and Assets Institution of Malang City, in 2019, the implementation of land asset certification has only reached 912 out of 8,256 land parcels controlled by the Malang city government. Based on the report, then there are still around 7,344 land parcels that do not have certificates. Certificates are important for legal certainty and become potential Original Local Government Revenue. According on these problems, then the formulation of the problem can be formulated, why are there still land assets that do not have certificates, how the constraints and efforts made by Finance and Assets Institution of Malang City to solve the problem. This research uses empirical juridical research, legal research by means of field studies, with a sociological juridical approach, by looking at the realities of law in society, and using qualitative descriptive data analysis techniques. Research sites on Finance and Assets Institution of Malang City because that institution has the task of carrying out functions Management of Local Government-owned Assets based on Malang Mayor Regulation Number 78 of 2019 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures Finance and Assets Institution of Malang City. According on research results, based on these problems, that there are still land assets controlled by the Malang city government that do not have certificates because there are many land assets controlled by the Malang city government, there are limited human resources in Finance and Assets Institution of Malang City and the process of making land certificates by The National Land Agency based on Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The constraints experienced is there are many land assets, limited human resources, inventory constraints, community conflict, and the process of making land certificates by The National Land Agency. The efforts that already done is created Malang Government Regulation Number 1 of 2020 concerning Management of Local Government-owned Assets, coordination with related institutions, created team to accelerate the certification and team for the inventory of land asset ownership, and developing regional asset management application information systems

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010121
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 31 Oct 2022 03:53
Last Modified: 31 Oct 2022 03:53
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196007
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Putra Muhammad Abdul Rohman (2) OK.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item