Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri

Tidar, Maria Ulfah and Prof. Masruchin Ruba’i,, S.H., M.S and Solehuddin,, S.H., M.H. (2021) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Untuk Kepentingan Industri. Topik tersebut dipilih karena ada adanya kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga.bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu wujudnya yaitu penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan industri dengan tujuan mengurangi biaya operasional. Padahal sektor industri bukanlah konsumen yang berhak menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia? (2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan industri?. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendekatan kasus ( case aproach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi secara sistematis. Penafsiran secara sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang- undangan atau dengan undang-undang lain dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa di Indonesia dalam hal niaga bahan bakar minyak tertentu (bersubsidi) telah ditentukan konsumen pengguna yang berhak menggunakannya sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu rumah tangga, usaha mikro, pertanian, perikanan, transportasi, dan pelayanan umum. Tetapi, realitanya ada banyak kegiatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu bentuknya yaitu penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kepentingan industri dengan tujuan mengurangi biaya operasional. Tindak pidana tersebut biasanya dilakukan dengan cara membeli bahan bakar minyak bersubsidi dengan menggunakan wadah jerigen dan/atau kendaraan yang telah dimodifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar lebih banyak, kemudian dijual kembali ke sektor industri. Selain itu, ada sektor industri yang dengan sengaja memberi perintah kepada karyawannya untuk membeli dan mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi. Penyalahgunaan itu dilakukan dengan bekerjasama antara petugas/karyawan SPBU, pemilik perusahaan industri, pimpinan dan karyawan perusahaan industri, serta orang-perorangan. Padahal, dalam Pasal 55 Undang-Undang Migas telah diatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Law Enforcement of the Misuse of Transportation and/or Trading of Subsidized Fuel for Industrial Purposes. The background of the choice of this theme is the many misuse of the transportation and/or trading of subsidized fuel oil. One form is the use of subsidized fuel oil for industrial purposes with the aim of reducing operational costs. Whereas the industrial sector is not the consumer who has the right to use subsidized fuel. Based on the aforementioned matters, this paper raises the following questions: (1) How is the arrangement of transportation and/or trading of subsidized fuel oil in Indonesia? (2) How is the law enforcement for the misuse of transportation and/or trading of subsidized fuel oil for industrial purposes?. The writing of this paper uses a normative juridical method with a statutory approach and a case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation techniques. Systematic interpretation is interpreting the law by connecting one article to another in a statutory law or with other laws in resolving legal issues that are the object of study. The problem exists that in Indonesia, in terms of trading certain (subsidized) fuel oil, consumers have the right to use it as regulated in Presidential Decree No. 191/2014, namely households, micro businesses, agriculture, fisheries, transportation and public services. However, in reality there have been many misuse of subsidized fuel oil. One form of misuse of certain (subsidized) fuels is the use of subsidized fuel oil by the industrial sector with the motive of reducing operating costs. The criminal act is committed by buying subsidized fuel oil using jerry cans and/or modified vehicles so that they can accommodate more fuel, then reselling them to the industrial sector. In addition, there are industrial sectors that deliberately give orders to their employees to buy and transport subsidized fuel oil. The abuse is carried out in collaboration between gas station officers/employees, owners of industrial companies, leaders and employees of industrial companies, as well as individuals. In fact, Article 55 of the Oil and Gas Law has stipulated that every person who misuses the Transportation and/or Trading of Oil Fuel, gas fuel, and or liquefied petroleum gas which is subsidized by the Government will be sentenced to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010117
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 31 Oct 2022 02:45
Last Modified: 31 Oct 2022 02:45
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196002
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Maria Ulfa Tidar (2) OK.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item