Saribu, Larose Dolok and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum. and Hikmatul Ula,, S.H., M.Kn. (2021) Penerapan Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia Dan Thailand Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Prinsip Non-Refoulement atau Larangan pengusiran atau pengembalian pengungsi ke negara asal di mana kehidupan atau kebebasannya akan terancam telah menjadi jus cogens. Jus cogens sendiri merupakan suatu prinsip dasar hukum internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai suatu norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya. Oleh karena itu, negara yang bukan peratifikasi konvensi pengungsi 1951 seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand menjadi tidak dapat mengusir pengungsi yang datang ke wilayahnya. Indonesia, Malaysia dan Thailand merupakan negara transit bagi banyak pengungsi. Tidak ada batasan waktu maksimal pengungsi berada di negara transit dan tidak ada standar pasti sejauh mana suatu negara transit bertindak dalam penerapan prinsip Non-Refoulement selama para pengungsi berada di wilayah negara transit, apakah hanya sekedar ditampung atau ada kewajiban memenuhi hak-hak para pengungsi? Maka permasalahan hukum yang dikemukakan pada penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan Prinsip Non-Refoulement Dalam Hukum Nasional Indonesia, Malaysia Dan Thailand Berdasarkan Perspektif Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia? Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach) dan pendeketan perbandingan ( comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis mengetahui Penerapan Prinsip Non-Refolement bagi negara peserta konvensi pengungsi 1951 ialah penampungan dan solusi pemanen yang diikuti dengan pemenuhan HAM bagi para pengungsi yang telah diatur dalam kovensi pengungsi 1951. Sedangkan bagi negara bukan peserta konvensi pengungsi 1951 penerapan prinsip non- refoulement terikat pada instrumen hukum internasional lainnya. Standart dari penerapan prinsip non-refoulement di negara bukan peserta konvensi pengungsi 1951 ialah: Pertama, memberikan suaka sementara, yaitu dengan menyediakan tempat pengungsian atau tempat penampungan yang aman. Kedua, menjamin perlindungan hak-hak yang tidak diderogasi, salah satunya hak untuk bebas dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan manusia. Dan untuk hak bekerja, memperoleh pendidikan formal, hak atas jaminan sosial dan akses kesehatan, serta hak-hak lainnya tergantung pada negara transit dan diberikan atas “rasa kemanusiaan
English Abstract
Principle of Non-Refoulement or Prohibition of expulsion or return of refugees to the country of origin where their life or freedom will be threatened has become Jus Cogens. Jus cogens is a basic principle of international law, accepted by countries as a norm that cannot be reduced in implementation. Therefore, countries that are not ratify of the 1951 refugee convention such as Indonesia, Malaysia and Thailand become unable to expel refugees coming to its territory. Indonesia, Malaysia and Thailand are transit countries for many refugees. There is no maximum time limit for refugees to be in a transit country and there is no exact standard to the extent to which a transit country acts in the application of the principle of Non-Refoulement as long as the refugees are in the territory of the transit country, whether it is merely accommodated or is there an obligation to fulfill the rights of the refugees? So the legal issues raised in this study are: How is the application of Non-Refoulement Principles in Indonesia, Malaysia and Thai National Law Based on The Perspective of Respect for Human Rights? The research method used by the author is normative juridical research, with the method of statute approach and comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using prescriptive analysis techniques. From the results of the study with the above method, the authors know the Application of Non-Refolement Principles for countries participating in the 1951 refugee convention is a shelter and harvesting solution followed by the fulfillment of human rights for refugees that has been regulated in the 1951 refugee agreement. As for countries not participants of the 1951 refugee convention the application of the principle of non-refoulement is tied to other instruments of international law. The standard of applying the principle of non-refoulement in countries not participants of the 1951 refugee convention is: First, grant temporary asylum, namely by providing a safe haven or shelter. Second, guarantee the protection of unregigated rights, one of which is the right to be free from torture, cruel, inhuman and degrading human beings. And for the right to work, to obtain a formal education, the right to social security and access to health care, as well as other rights depending on the transit country and granted for a "sense of humanity
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010116 |
| Uncontrolled Keywords: | Prinsip Non-Refoulement, Pengungsi, Indonesia, Malaysia, Thailand, Principle of Non-Refoulement, refugees, Indonesia, Malaysia, Thailand. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 02:31 |
| Last Modified: | 31 Oct 2022 02:31 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195998 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
LAROSE DOLOK SARIBU (2) OK.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |