Istiningtyas, - and Dr. Sihabudin,, S.H., M.H and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H. (2021) Urgensi Penggunaan Akta Otentik Dalam Pasal 613 Kuhperdata Bagi Pemegang Jaminan Cessie Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/Pa.Sgm. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Urgensi Penggunaan Akta Otentik Pada Pasal 613 Kuhperdata Bagi Pemegang Jaminan Cessie Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Sgm). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya Debitur wanprestasi dan tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sehingga diperlukan peralihan hak tagih (piutang) kepada pihak ketiga secara cessie. Cessie diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang merupakan pengalihan hak tagih yang dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. Peralihan hak tagih secara cessie baru memiliki dampak terhadap debitur apabila telah diberitahukan peralihan itu kepadanya. Objek Jaminan dengan hak tanggungan juga ikut beralih kepada kreditur baru dengan melakukan pencatatan peralihan hak tanggungan. Kreditur baru sebagai pembeli cessie tidak terlindungi hak nya apabila perjanjian peralihan hak tagih dibuat dengan akta di bawah tangan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka debitur dapat mengelak atau tidak mengakui adanya peralihan hak tagih tersebut. Setelah dilakukan penandatanganan akta cessie secara otentik dan diberitahukan kepada debitur, kewajiban pembayaran hutang debitur akan berpindah kepada kreditur baru. Terdapat kondisi bahwa debitur tetap melakukan wanprestasi terhadap kreditur baru sebagaimana yang terjadi dalam Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PA Sgm. Kreditur baru tidak dapat secara langsung membaliknamakan obyek jaminan milik debitur untuk menjadi miliknya apabila debitur wanprestasi dikarenakan bertentangan dengan hukum larangan milik beding. Larangan milik beding diatur dalam Pasal Pasal 1154 dan Pasal 1178 KUHPerdata serta Pasal 12 UU Hak Tanggungan. Berdasarkan latar belakang di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi penggunaan akta otentik pada Pasal 613 KUHPerdata terhadap pemegang jaminan cessie dengan hak tanggungan? (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang jaminan cessie dengan hak tanggungan terhadap debitur wanprestasi ditinjau dari Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.Sgm? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statue approach), pendekatan konseptual ( conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach). Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui peraturan perundang- undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisa menggunakan teknik analisa bahan hukum secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dari metode di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan yang ada bahwa: Akta otentik memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur baru secara sempurna sebagai bukti telah xi terjadinya peralihan hak tagih kepada kreditur baru. Akta cessie diperlukan dalam memberikan keyakinan kepada debitur saat dilakukan pemberitahuan dan digunakan pula sebagai syarat peralihan hak tanggungan kepada kreditur baru. Upaya yang dapat dilakukan kreditur baru terhadap objek jaminan apabila debitur tetap melakukan wanprestasi adalah melalui eksekusi dengan bantuan pengadilan berdasarkan titel eksekutorial objek jaminan (eksekusi grosse akta), parate eksekusi, ataupun eksekusi objek jaminan dengan penjualan di bawah tangan. Bukan sebaliknya justru dengan mengajukan kepada pengadilan untuk membaliknamakan objek secara langsung menjadi milik kreditur baru karena hal ini bertentangan dengan hukum larangan hak milik beding.
English Abstract
This research starts from the issue where a debtor committed breach of contract and showed no good faith to settle the bad credit. Since this is the case, collection of loan payment is conveyed to and addressed to the third party under cessie. Cessie is regulated in Article 613 of Civil Code regulating the conveyance of right to collect payment of loan according to authentic deed or a deed made underhand, in which the rights to objects concerned are also conveyed to another person. Collection under cessie will affect a debtor when the debtor is notified about the conveyance. The new creditor, as the buyer of the cessie, however, cannot have his/her right protected when the deed as mentioned is made underhand since it will fail to serve as authentic proof. From this point, a debtor can deny any conveyance. Following the signing of the authentic deed of cessie and the notification of the conveyance to the debtor, the responsibility to pay the loan to the debtor is then conveyed to the new creditor. This condition does not guarantee that breach of contract can be stopped, as in the implementation of Number 193/Pdt.P/2020/PASgm. The new creditor cannot immediately transfer the title of the object of the security owned by the debtor under the creditor’s ownership in case of breach of contract committed by debtor because this contravenes the law regulating ownership of beding. The beding ownership law is regulated in Article 1154 and Article 1178 of Civil Code and Article 12 of Law concerning Mortgage Right. In reference to the above issues, this research involves the following problems: (1) what the urgency of authentic deed for holder of cessie security regarding mortgage right? (2) How are legal remedies taken by the third party ( cessionaris) against the debtor committing breach of contract? This research employed normative-juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were obtained from legislation, literature, and journals, followed by the analysis of the materials by means of deductive analysis technique. From the analysis, the research results conclude that: the legal protection for the new debtor is based on the deed of cessie made authentically as proof to show xii that conveyance of collection of loan payment has taken place. The deed of cessie is required to convince the debtor when notification is released and this also serves as the requirement of conveyance of mortgage right to the new creditor. If the debtor is found to still commit breach of contract, the execution of the object of security can be performed under court enforcement according to executorial object of security (execution of gross of deed), parate execution, or execution of object of security by selling it underhand, not by requesting the involvement of the court enforcement to directly transfer the title of the object to the ownership of the new creditor since this conduct contravenes the law concerning the right of ownership of beding
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010115 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 31 Oct 2022 02:25 |
| Last Modified: | 31 Oct 2022 02:25 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195997 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Istining Tyas (2) OK.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |