Tinjauan Yuridis Atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/Ps.Reg/52.5205/Ix/2020 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Pencalonan Mantan Terpidana Dalam Pilkada Serentak 2020

Shanti, I Gusti Ayu Widya and Ngesti Dwi Prasetyo,, S.H., M.Hum and Ibnu Sam Widodo,, S.H., M.H. (2021) Tinjauan Yuridis Atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/Ps.Reg/52.5205/Ix/2020 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Pencalonan Mantan Terpidana Dalam Pilkada Serentak 2020. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai tinjauan yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 terkait pencalonan mantan terpidana dalam pilkada serentak 2020. Pilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh adanya perbedaan penafsiran terkait syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada 2020 dari kedua lembaga penyelenggara pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penafsiran "mantan terpidana" dalam Putusan Bawaslu No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 itu berbunyi “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam PKPU a quo tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan lain selain dari pidana penjara atau kurungan badan”, akan tetapi dalam pandangan hukum KPU yang diatur PKPU No. 1 Tahun 2020, yang dimaksud syarat minimal 5 tahun tersebut calon yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis mengangkat rumusan masalah, apakah penafsiran hukum dari adanya Putusan Bawaslu No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 sudah sesuai dengan syarat pencalonan mantan terpidana dalam Pilkada Serentak 2020? Serta bagaimana implikasi yuridis Putusan Bawaslu No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 terhadap proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020? Penelitian yang dilakukan Penulis ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan analisis. Sehingga, isu hukum dalam penulisan skripsi ini kemudian dianalisis berdasarkan pasal-pasal yang terdapat peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Penulis juga menggunakkan pendapat ahli dalam putusan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah adanya perbedaan penafsiran oleh KPU dan Bawaslu terkait syarat minimal 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pilkada 2020 terdapat penemuan hukum terkait ketidaksesuaian pembentukan norma dalam PKPU No. 1 Tahun 2020 dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Serta adanya rekomendasi hukum yang dapat digunakan untuk Pilkada berikutnya yaitu untuk pemaknaan dalam bunyi pasal dalam UU Pilkada, pembentuk Undang-Undang harus memperjelasnya dalam pasal itu sendiri tidak dalam bagian Penjelasan karena akibat hukumnya tidak dapat dirujuk oleh peraturan dibawahnya dan mengharmonisasikan PKPU terkait syarat pencalonan mantan terpidana dengan memerhatikan kembali peraturan yang mengatur objek tersebut misalnya UU Pemasyarakatan dan pendapat hukum dari pejabat yang berwenang untuk itu

English Abstract

The issue raised in this thesis is regarding the juridical review of the General Election Supervisory Board Decision Number 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 against the General Election Commission Regulations Number 1 of 2020 related to the candidacy of the former convicts in the 2020 simultaneous regional elections. The title is taken based upon the existence of different interpretation related to the requirements of former convicts to run for the 2020 regional elections from the two election administering institutions, namely the General Election Commission and the General Election Supervisory Board. The term "former convict" in Bawaslu Decision No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 is interpreted "has passed a period of 5 (five) years after completing a prison sentence based on a court decision which has permanent legal force as regulated in PKPU a quo cannot be interpreted other than from imprisonment or body confinement ”. However, in the view of the KPU law as regulated in PKPU No. 1 of 2020, the minimum 5 year requirement means that the candidate concerned does not have a technical (criminal) and administratif relationship with the minister who administers government deadling in the fields of law and human rights. To this regard, the author raises the formulation of the problem, whether the legal interpretation of the Bawaslu Decision No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 are in accordance with the conditions for candidating former convicts in the 2020 Simultaneous Regional Elections? And what are the juridical implications of Bawaslu Decision No. 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 2020 regarding the 2020 simultaneous regional elections? Research conducted by the author is a normative juridical research. In this study, the statutory approach method, case approach, analysis approach method were used, where the legal issues contained in this research are then analyzed according to the articles in the relevant laws and regulations. Aside from that, the author also uses expert opinion in the legal decision. As aforementioned, the conclusions that can be drawn in this analysis there are different interpretations by the KPU and Bawaslu regarding the minimum 5 (five) year requirement for former convicts to be able to run for the 2020 simultaneous regional elections. There are legal findings related to the mismatch of norm formation in PKPU No. 1 of 2020 with the Law on the Establishment of Legislative Regulations. Moreover, relating to the existence of a legal recommendation that can be used for the next election, namely for the meaning of the article in the election Law, the legislators must affirm that matter in the article itself not in the explanation section, as the legal consequences cannot be referred to the regulations below and harmonize PKPU with regard to former candidacy requirements. The convicted person by paying attention to the regulations governing the object, for example the Correctional Law and the legal opinion of the competent official

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010114
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	31 Oct 2022 02:19
Last Modified:	31 Oct 2022 02:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195994

Text (DALAM MASA EMBARGO) I GUSTI AYU WIDYA SHANTI (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item