Upaya Kantor Wilayah Djp Jawa Timur Iii Dalam Pemugutan Pajak Penghasilan Dari Aktivitas Live Video Streaming Di Aplikasi Up Live

Aulia, Firda and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H. (2021) Upaya Kantor Wilayah Djp Jawa Timur Iii Dalam Pemugutan Pajak Penghasilan Dari Aktivitas Live Video Streaming Di Aplikasi Up Live. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Latar belakang penulisan skripsi ini bermula dari pandangan penulis terhadap eksistensi bentuk Pajak Penghasilan (pph) 21. Pajak tersebut merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap peghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjagan dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Akibat pesatnya perkembangan zaman pada era digitalisasi, dalam aplikasi Up Live - Live Video Streaming, dewasa ini terkait profesi influencer sangat memberikan keuntungan ekonomi terhadap pelaku profesi tersebut. Salah satunya adalah jika menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bersedia memberikan kontribusi gaji terhadap pelaku profesi influencer di media sosial Up Live – Live Video Streaming dengan memberikan ketetapan atau menetapkan estimasi waktu terkait kapasitas berapa lama pelaku profesi influencer tersebut melaksanakan Up live streaming. Berdasarkan data yang didapat, bagi pelaku profesi influencer apabila melakukan live streaming dengan durasi 20 (dua puluh) hari selama 40 (empat puluh) jam, mereka mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta rupiah bahkan lebih. Semua hal tersebut tergantung dari kebijakan perusahaan yang menaunginya. Penghasilan tersebut berupa gaji pokok per 20 hari apabila mencapai 40 jam live streaming. Selain itu, pemasukan bagi pelaku profesi influencer bisa menambah apabila mendapatkan koin dari aplikasi tersebut. Koin tersebut dapat menjadi pendapatan lebih bagi profesi influencer aplikasi Up Live. Dengan ini, apabila pelaku profesi influencer aplikasi Up Live – Live Video Streaming dapat menempuh itu semua dan mendapatkan koin lebih dari aplikasi tersebut, maka akan mendapatkan banyak penghasilan berupa nominal rupiah yang sangat tinggi dalam perbulan. Apabila dikaitkan dengan pendapatan negara, maka ada kebijakan khusus untuk memenuhi pendapatan negara melalui perpajakan. Atas kebijakan ix tersebut, maka adanya penarikan terhadap wajib pajak bagi warga negara yang sudah berpenghasilan untuk membayar pajak. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: 1) Bagaimana Kriteria Terhadap Penetapan Subyek Dan Obyek Pajak Peghasilan Atas Kegiatan Profesi Influencer Aplikasi Up Live Video Streaming? dan 2) Bagaimana Upaya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Dalam Menarik Dan/Atau Memotong Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Profesi Influencer Aplikasi Up Live Video Streaming? Adapun penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari bahan-bahan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan ( field research) dengan cara wawancara terhadap responden, serta bahan-bahan data sekuder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan ( library research) atau studi dokumentasi yang berupa dapat dilаkukаn dengаn mengumpulkаn аrsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian, pembukuаn, risаlаh hаsil-hаsil rаpаt, dаn dokumen lаin yаng berkаitаn dengаn mаteri penelitiаn, sertа melаlui penelusurаn pustаkа yаng diperoleh dаri perpustаkааn ataupun penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini. Dari adanya analisis yang dilakukan oleh penulis atas permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan terkait kriteria terhadap penetapan subyek dan obyek pajak penghasilan atas kegiatan profesi influencer aplikasi up live video streaming kriteria penetapan subyek dan obyek pajak penghasilan atas kegiatan profesi influencer aplikasi up live-live video streaming memiliki dua jenis kedudukan atas kewajiban perpajakan dalam pajak penghasilan tersebut. Yaitu, kriteria sebagai subyek pajak, influencer tersebut merupakan wajib pajak dan kriteria obyek pajaknya adalah penghasilan dari jasa profesi influencer tersebut. Akan tetapi, kriteria tersebut memiliki perbedaan tanggungjawab atas kewajiban perpajakannya karena adanya kedudukan yang telah ditetapkan oleh peraturan tertulis. Perbedaan kriteria tersebut adalah kedudukan dari besaran penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak penghasilan berdasarkan perundang-undangan dan adanya perbedaan kewajiban wajib pajak bagi influencer tersebut, berupa pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak ( influencer) yang ber NPWP dan x bagi wajib pajak ( influencer) yang tidak ber NPWP. Kemudian atas upaya Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dalam menarik dan/atau memotong pajak peghasilan atas kegiatan profesi influencer aplikasi up live live video streaming berupa melakukan sosialisasi, pendaftaran NPWP bagi wajib pajak baru, pengawasan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi, mengadministrasi semua data perpajakan seluruh wajib pajak diwilayah Kanwil DJP Jatim III, serta menghimbau kepada Perusahaan Pemberi kerja untuk mendaftarkan NPWP bagi semua pegawainya dan juga nantinya akan mendata perusahaan influencer maupun agencynya untuk mewajibkan Perusahaan influencer tersebut memotong dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya guna mewujudkan cita-cita perpajakan pada umumnya untuk kepentingan umum

English Abstract

The background of the writing of this thesis stems from the writer's view of the existence of the 21 form of Income Tax (pph). This tax is a type of tax imposed on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments received by employees, non-employees, former employees, severance pay recipients and so on. As a result of the rapid development of the times in the era of digitalization, in the Up Live - Live Video Streaming application, nowadays the influencer profession has greatly provided economic benefits for the players of this profession. One of them is if you collaborate with a company that is willing to contribute salaries to influencers on social media Up Live - Live Video Streaming by providing provisions or setting an estimated time regarding the capacity of how long the influencer profession will carry out Up live streaming. Based on the data obtained, for influencers, if they do live streaming with a duration of 20 (twenty) days for 40 (forty) hours, they get an income of 10 million rupiah or more. All of these things depend on the policies of the company that covers them. This income is in the form of a base salary per 20 days when it reaches 40 hours of live streaming. In addition, income for influencers can increase if you get coins from the application. These coins can be more income for the Up Live application influencer profession. With this, if the influencer profession of the Up Live - Live Video Streaming application can do it all and get more coins from the application, then you will get a lot of income in the form of a very high nominal rupiah per month. Departing from these problems, in the end the authors draw 2 (two) problem formulations that are used as limitations in the author's research. As for the formulation of the problem, namely: 1) What are the criteria for determining the subject and object of income tax for the activities of the Up Live Video Streaming Application Influencer? and 2) How is the Efforts of the East Java xii Regional DGT III Regional Office in Attracting and / or Deducting Income Tax for the Influencer Professional Activities of the Up Live Video Streaming Application? The writing is done using empirical juridical research methods and using a sociological juridical approach. The data sources of this research were obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques consist of primary data materials obtained through field research by means of interviews with respondents, as well as secondary data materials obtained through library research or documentation study in the form of which can be done by collecting archives. - Archives related to research, books, research results, and other documents related to the research material, as well as through the search of the libraries obtained from the library or previous research related to the object of this study. From the analysis carried out by the author on the existing problems, it can be concluded related to the criteria for determining the subject and object of income tax for the influencer professional activities of the up live video streaming application, the criteria for determining the subject and object of income tax for the influencer professional activities of the up live-live video application. streaming has two types of position on the tax liability in the income tax. Namely, the criteria for being a tax subject, the influencer is a taxpayer and the criteria for the tax object is income from the influencer's professional services. However, these criteria have different responsibilities for tax obligations because of the positions that have been determined by written regulations. The difference in these criteria is the position of the amount of income that should be subject to income tax based on legislation and the difference in taxpayer obligations for these influencers, in the form of income tax imposition for taxpayers (influencers) who have an NPWP and for taxpayers (influencers) who are not NPWP. Then for the efforts of the East Java III Regional DJP Office in withdrawing and / or cutting income tax on the influencer professional activities, the application is up live live video streaming in the form of socialization, registration of NPWP for new taxpayers, supervision of individual taxpayers and inspection of individual taxpayers, administering all tax data of all taxpayers in the Regional Office of the DJP East Java III, as well as appealing to employing companies to register NPWP for all employees and will also record influencer companies and agencies to xiii oblige the influencer company to deduct and deposit Article 21 Income Tax in order to realize their dreams. - taxation in general for the public interes

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010111
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	26 Oct 2022 07:57
Last Modified:	26 Oct 2022 07:57
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195987

Text (DALAM MASA EMBARGO) Firda Aulia (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item