Analisis Upaya Hukum Gugatan Perdata Korban First Travel Dalam Menuntut Ganti Kerugian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.DPK)

Rahmawati, Ni Nyoman Intan Pratiwi and Dr.Tunggul Anshari SN, S.H.,M.H and Hendrarto Hadisuryo, S.H.,M.Kn (2022) Analisis Upaya Hukum Gugatan Perdata Korban First Travel Dalam Menuntut Ganti Kerugian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.DPK). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

First Travel telah melakukan kegiatan usahanya khusus sebagai biro pemberangkatan jemaah haji atas nama PT First Anugerah Karya Wisata, sejak tahun 2011. Hingga tahun 2017, telah terdaftar 72.672 calon Jemaah haji dan umrah yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui jasa First Travel. Tetapi pada kenyataannya, sejak Desember 2016 hingga Mei 2017, First Travel hanya mampu memberangkatkan 14.000 jemaah, sedangkan 56.682 calon Jemaah gagal diberangkatkan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi gagalnya First Travel memberangkatkan jamaah Umrah ke Tanah Suci adalah karena penetapan harga promo yang dibuat oleh First Travel berada jauh di bawah harga standar minimal biaya umrah yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (AMPHURI) dan Kemenag RI. Sehingga First Travel mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkannya tidak mampu memberangkatan para jamaah. Maka, para jamaah korban First Travel menempuh berbagai upaya hukum untuk memperoleh ganti rugi. Pihak korban awalnya membawa kasus ini ke Pengadilan Niaga. Ketika Pengadilan Niaga memberikan putusan pada perkara ini, Persidangan di Pengadilan Pidana juga tengah berlangsung. Pada perkara pidana, hakim memutus bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan seluruh asset First Travel dirampas oleh negara. Putusan ini menyebabkan korban jamaah First Travel tidak dapat memperoleh ganti rugi. Sebagai upaya lanjutan untuk memperoleh ganti rugi, maka para korban First Travel mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Depok. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan pada perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk? (2) Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk telah memenuhi asas keadilan? Metode Penelitian: penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan analitis (analytical approach) serta pendekatan kasus (Case Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Teknik penafsiran sistematis dengan meneliti naskah hukum yang ada. Hasil Penelitian: 1. Berdasarkan Doktrin tuntutan Hak, Yurisprudensi MA dan Pasal 46 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Kosnumen Penggugat dalam perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk dapat dinyatakan memiliki legal standing yang kuat. 2. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk mengedepankan keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan karena pertimbangan yang diuraikan hakim didasarkan pada tidak adanya surat kuasa dan bukti kerugian yang dialami para korban. Meskipun Hakim Ketua dalam dissenting opinionnya berusaha menghadirkan keadilan substantif dengan mengakomodir keinginan penggugat untuk memperoleh ganti rugi dengan melakukan pertimbangan secara proporsional. Namun, berdasarkan ketentuan hukum amar putusan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari hakim dengan suara terbanyak. Sehingga amar putusan pada perkara nomor 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk pada akhirnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

English Abstract

First Travel, which has been carrying out its special business activities as a departure bureau for Hajj pilgrims on behalf of PT First Anugerah Karya Wisata, since 2011. Until 2017, there have been 72,672 prospective Hajj and Umrah pilgrims who will depart to the Holy Land through First Travel services. But in reality, from December 2016 to May 2017, First Travel was only able to dispatch 14,000 pilgrims, while 56,682 prospective pilgrims failed to depart. One of the reasons behind the failure of First Travel to send Umrah pilgrims to the Holy Land is because the promo pricing made by First Travel is far below the standard of minimum price for Umrah fees that set by the Muslim Association of Indonesian Hajj and Umrah Organizers (AMPHURI) and the Indonesian Ministry of Religion. So, First Travel have financial difficulties so that they were unable to dispatch the pilgrims. The pilgrims who were victims of First Travel took various legal efforts to obtain compensation. The victim initially took the case to the Commercial Court. When the Commercial Court gave its decision on this case, the trial in the Criminal Court was also in progress. In a criminal case, the judge decided that the Defendant was found guilty and all First Travel assets were confiscated by the state. This decision caused the victims of First Travel to be unable to obtain compensation. As a further effort to obtain compensation, the victims of First Travel then filed a civil lawsuit through the Depok District Court. The formulation of the research problem is: (1) Do the plaintiffs have legal standing in filing a lawsuit in case No 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk? (2) Did the judge's consideration in the decision Number 52/Pdt.G/2019/Pn.Dpk fulfill the principle of justice? Research Methods: normative juridical research with analytical approach and case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained were analyzed using the Technique systematic interpretation by examining existing legal texts. So that the meaning of one law can be linked to another. Research Results: 1. Based on the Doctrine of Claims Rights, Supreme Court Jurisprudence and Article 46 paragraph 1 of the Consumer Protection Act, the plaintiff in case Number 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk can be declared to have strong legal standing. 2. The decision of the Depok District Court Number 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk prioritizes procedural justice in the decision-making process because the considerations by the judge are based on the absence of a power of attorney and evidence of losses suffered by the victims. Although the Chief Judge in his dissenting opinion tried to present substantive justice by accommodating the plaintiff's desire to obtain compensation by making proportional considerations. However, based on the legal provisions, the decision is determined based on the considerations of the judge with the most votes. So that the verdict in case number 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk ultimately stated that the plaintiffs' claim was unacceptable.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.053/RAH/a/2022/042200012
Uncontrolled Keywords: CLAIMS
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.05 Procedure > 347.053 Kinds of actions
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 25 Oct 2022 03:38
Last Modified: 25 Oct 2022 03:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195955
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item