Renaldi, Aldo and Setiawan Wicaksono., S.H., M.Kn. and Shinta Puspita Sari., S.H,. M.H. (2021) Urgensi Pengaturan Kekuatan Eksekutorial Pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat urgensi pengaturan kekuatan eksekutorial pada putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pilihan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terhadap peraturan mengenai lembaga BPSK sehingga putusan yang dikeluarkan oleh lembaga BPSK untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat, akan tetapi adanya pasal lainnya yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan banding. Tidak adanya irah-irah sebagaimana menjadi salah satu syarat eksekusi juga menghambat pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah urgensi pengaturan kekuatan eksekutorial pada putusan Badan Perlindungan Konsumen? (2) Bagaimana alternatif pengaturan kekuatan eksekutorial pada putusan BPSK? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang digunakan didapat dari studi kepustakaan ( Library research) dan studi internet. Teknik analisis yang digunakan yaitu secara deduktif dengan menarik hal yang bersifat umum ke khusus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan kekuatan eksekutorial penting untuk diberikan kepada BPSK. Pertama, penting karena dengan adanya kekuatan eksekusi yang dimiliki BPSK akan dapat mencapai nilai kepastian bagi para pihak yang bersengketa atas putusan yang dikeluarkannya. Kedua, untuk memberikan kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa hingga final. Ketiga, untuk meningkatkan peran lembaga BPSK dalam melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan putusannya. Bahwa konsep alternatif pengaturan kekuatan eksekutorial yang dirumuskan ialah bahwa bahwa dalam mengeluarkan putusannya BPSK perlu mencantumkan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada putusan yang dimana menjadi salah satu syarat agar suatu putusan dapat dilaksanakan eksekusinya. Hal lainnya adalah bahwa dalam penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh lembaga BPSK akan dibuat secara berjenjang. Apabila tidak mencapai kesepakatan yang telah dirundingkan maka BPSK akan mengarahkan para pihak untuk menyelesaikan melalui cara arbitrase dimana hakim BPSK sendiri yang akan memutusnya
English Abstract
In this thesis, the author raises the urgency of setting the power of execution in the decision of the Consumer Dispute Resolution Board. The choice of this problem was motivated by the existence of problems with the regulations regarding the BPSK institution so that the decision issued by the BPSK institution to resolve disputes between the parties could not be executed. The decision issued is final and binding, however, there are other articles that provide an opportunity for the parties to file an appeal. The absence of irah-irah as one of the conditions for execution also hinders the execution of the execution itself. Based on the above, this paper raised the problem: (1) Identify and find out the urgency of Execution Power Regulation on the Decision of the Consumer Dispute Resolution Board? (2) How the formulate alternative regulation regarding BPSK execution power regulation ? The writing of this paper uses a normative juridical method with a statue approach method and a conceptual approach. Furthermore, the legal materials (primary, secondary, and tertiary) used are derived from library research and internet studies. The analytical techniques used are deductible by attracting common things to specific. From the results of the research with the above method, the authors concludes on the problem that the execution power are important to be give to board of consumer dispute resolution. First, it is important because with the power of execution that BPSK has, it will be able to achieve a certainty value for the parties in dispute over the decisions it issues. Second, to give BPSK authority to resolve disputes until it is final. Third, to increase the role of the BPSK institution in conducting supervision and ensuring the implementation of its decisions. That the concept of provision for the granting of power execution of BPSK is that in issuing a decision, BPSK needs to include the words " Pro Justitia " in decisions which become one of the conditions for a decision to be executed. Another thing is that the dispute resolution implemented by the BPSK institution will be made in stages. If it does not reach an agreement that has been negotiated, BPSK will direct the parties to resolve it through arbitration where the BPSK judge will decide it
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010102 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Oct 2022 07:50 |
| Last Modified: | 24 Oct 2022 07:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195935 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
ALDO RENALDI (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |