Batasan Pemenuhan Unsur – Unsur Kartel Dan Pengecualiannya Berdasarkan Pasal 11 Dan 50 Huruf A Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Prameswati, Vinanda and Amelia Sri Kusuma Dewi,, S.H., M.Kn. and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2020) Batasan Pemenuhan Unsur – Unsur Kartel Dan Pengecualiannya Berdasarkan Pasal 11 Dan 50 Huruf A Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan yang diawali dengan adanya kesepakatan yang dibuat oleh para pelaku usaha dimana kesepakatan tersebut dibuat sebagai solusi untuk mengatasi suatu permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha, sehingga dalam pembuatan kesepakatan tersebut terdapat campur tangan pemerintah, yang mana setelah diadakannya kesepakatan tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan yang kemudian dapat dijadikan dasar bagi para pelaku usaha untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dari kasus diatas masing – masing, baik Majelis Komisi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan nomor : 02/KPPU-I/2016 serta putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt maupun salah satu Majelis Komisi dengan Majelis Komisi lainnya dalam putusan Nomor : 09/KPPU-I/2018 memiliki dasar pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara kartel. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin melakukan penelitian apakah dasar pertimbangan Majelis Komisi dan Hakim dalam putusan nomor : 02/KPPU-I/2016 dan putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt serta putusan Nomor : 09/KPPU-I/2018 telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 50 huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) dan Pendekatan Kasus ( Case Approach). Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder , dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang xi telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Sehingga dapat mengetahui makna dari undang – undang menurut bunyi kata – katanya dan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode diatas, penulis memperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan nomor : 02/KPPU-I/2016 telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 50 huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Sedangkan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor : 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt tidak sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 50 huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Kemudian penulis juga memperoleh hasil bahwa dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan Nomor : 09/KPPU-I/2018 telah sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 50 huruf a Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999. Dari adanya perbedaan dasar pertimbangan tersebut penulis menemukan batasan mengenai perjanjian mana yang termasuk dalam kartel, dan mana yang tidak termasuk dalam kartel. Suatu Perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian kartel apabila perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha tersebut bertujuan untuk mengatur produksi yang kemudian mengakibatkan adanya kenaikan harga sehingga menimbulkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, namun perbuatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan adanya perintah dan kewenangan yang diberikan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (baik yang berbentuk peraturan perundang – undangan maupun berbentuk peraturan kebijakan). Sebaliknya jika perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha bertujuan untuk mengatur produksi, akan tetapi perbuatan tersebut tidak mempengaruhi harga, atau perbuatan tersebut mempengaruhi harga namun dilaksanakan berdasarkan perintah dan kewenangan yang terdapat di dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (baik peraturan tersebut berbentuk peraturan perundang – undangan, maupun berbentuk peraturan kebijakan) maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian kartel

English Abstract

n this thesis the authors raise the problem that begins with an agreement made by business actors where the agreement was made as a solution to overcome a problem experienced by business actors, so that in making the agreement there is government intervention, which after the agreement was held The government issued a regulation which could then be used as a basis for business actors to carry out prohibited acts as regulated in Article 11 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. From the cases above, respectively, both the Commission Council and the District Court Judge Panel in the decision number: 02/KPPU-I/2016 and the decision Number: 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt and one of the Commission Councils with other Commission Councils in decision Number : 09/KPPU-I/2018 have different basis for consideration in deciding the cartel case. Based on these problems the author wants to do research whether the basic consideration of the Commission Council and Judges in the decision number: 02/KPPU-I/2016 and the decision Number: 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt and the decision Number: 09/KPPU-I/2018 complies with Article 11 and Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. To answer the problem above, the writer uses the Normative Juridical research method with the Statute Approach and Case Approach. The legal materials used by the authors in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature and internet studies. The legal material that has been obtained is then analyzed using grammatical and systematic interpretation. So that they can find out the meaning of the law according to the sound of the words and as part of the whole system of legislation. xiii Based on the research conducted by the author using the above method, the author obtained the result that the Commission Assembly's basic consideration in the decision number: 02/KPPU-I/2016 was in accordance with Article 11 and Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999. While the basic consideration of the District Court Judge Panel in the decision Number: 01/Pdt.Sus-KPPU/2017/PN.Jkt.Brt is not in accordance with Article 11 and Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999. Then the writer also obtained the result that the basic consideration of the Commission Council in the decision Number: 09/KPPU-I/2018 was in accordance with Article 11 and Article 50 letter a of Law Number 5 of 1999. From the differences in the basis of these considerations the writer found limitations on the agreement which are included in the cartel, and which are not included in the cartel. An agreement can be categorized as a cartel agreement if the agreement made by the business actors aims to regulate production which then results in price increases resulting in monopolistic practices and/or unfair business competition, but the act is not carried out based on the orders and authorities given regulations issued by the Government (both in the form of laws and regulations and in the form of policy regulations). Conversely, if an agreement made by business actors aims to regulate production, however the act does not affect the price, or the act affects the price but is carried out based on the orders and authorities contained in the regulations issued by the Government (whether the regulations are in the form of laws - invitation, or in the form of policy regulations) then the act cannot be categorized as a cartel agreement

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010442
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Oct 2022 02:32
Last Modified:	21 Oct 2022 02:32
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195887

Text (DALAM MASA EMBARGO) Vinanda Prameswati (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item